Menpora Sudah Koordinasi dengan Nadiem soal Pramuka Tak Wajib: Ada Miskomunikasi

Menpora RI Dito Ariotedjo saat Konpers Peluncuran Digital Campaign Hari Sumpah Pemuda di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (17/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menpora Dito Ariotedjo merespons polemik kegiatan Pramuka yang oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim diputuskan bukan lagi menjadi kegiatan wajib bagi siswa.

Dito mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek soal polemik itu. Menurutnya, ada miskomunikasi terkait kebijakan itu.

"Kami sudah koordinasi dengan Kemendikbud, jadi kayaknya ada miskom. Tapi intinya adalah Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler yang wajib dijadikan opsi dalam sekolah," kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4).

Dito mengungkapkan terima kasih kepada Nadiem karena Pramuka kini dimasukkan ke dalam kurikuler sekolah.

"Dan kedua, Pramuka akan dimasukkan ke Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di mana menurut saya dengan masuknya di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu orang yang ikut Pramuka, siswa, mahasiswa yang ikut Pramuka ini bisa mendapatkan poin informal pendidikan," jelasnya.

Dengan demikian, menurut Dito, minat murid untuk ikut Pramuka bisa meningkat dan memperkuat gerakan Pramuka ke depan.

Lalu, apa maksudnya kegiatan Pramuka bisa mendapatkan poin informal pendidikan?

"Kalau Kampus Merdeka itu biasanya SKS. Kalau mungkin di sekolah itu dalam bentuk poin, nilai. Maksudnya itu, kan, ramai di media, setelah itu kita kroscek, kita komunikasi, aslinya seperti itu. Mungkin ini harus diglorifikasi dan diangkat ke publik. Jadi ini sangat bagus," pungkasnya.