Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas Dimakzulkan DPR

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas yang dimakzulkan di DPR. Foto: Saul Loeb/AFP

Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dimakzulkan DPR Amerika Serikat pada Selasa (13/2), dengan selisih suara sangat tipis. Dengan begitu, ia menjadi menteri pertama yang dimakzulkan dalam hampir 150 tahun terakhir sejak 1876 di AS.

Dikutip dari CNN International, usulan pemakzulan yang diputuskan melalui pemungutan suara ini disetujui oleh 214 anggota DPR AS dan ditolak oleh 213 lainnya. Tiga anggota Partai Republik, Ken Buck dari Colorado, Mike Gallagher dari Wisconsin, serta Tom McClintock dari California kompak bersama anggota Partai Demokrat menentang usul pemakzulan Mayorkas.

Namun, DPR AS yang dikuasai Partai Republik menganggap Mayorkas telah melakukan pelanggaran berat dalam menangani isu imigrasi di perbatasan selatan AS-Meksiko.

Kolase Tom McClintock, Mike Gallagher dan Ken Buck. Foto: AFP

Usulan pemakzulan ini dilakukan secara sepihak, melalui Komite Keamanan Dalam Negeri — tanpa meluncurkan penyelidikan resmi melalui Komite Kehakiman DPR. "Alejandro Mayorkas patut dimakzulkan dan DPR AS memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya," kata Ketua DPR AS, Mike Johnson.

"Seperti pernyataan perang, pemakzulan juga bisa disebut sebagai wewenang paling besar yang dimiliki DPR AS," imbuhnya.

Meski begitu, beberapa ahli konstitusi mengkritik bahwa pemakzulan di DPR AS tidak menyertakan bukti-bukti pelanggaran berat yang bisa membuat Mayorkas harus dimakzulkan. Sehingga, mereka melihat hal itu sebagai murni tindakan politis Partai Republik.

Upaya Pemakzulan Menteri Pertama dalam 150 Tahun

Lahir dari keluarga imigran asal Kuba, Mayorkas adalah satu-satunya menteri AS yang pernah dimakzulkan DPR AS sejak Menteri Perang William Belknap pada 1876 akibat skandal suap.

Adapun sebelum pemungutan suara digelar, Mayorkas telah mengirim surat kepada para anggota Partai Republik DPR untuk tetap menjaga reputasinya dalam pelayanan publik, jika benar akan dimakzulkan.

"Rasa hormat saya terhadap penegakan hukum ditanamkan kepada saya oleh orang tua saya, yang membawa saya ke negara ini untuk melarikan diri dari pengambilalihan Kuba oleh Komunis dan memberi saya kebebasan dan kesempatan yang disediakan oleh demokrasi kita," tulis Mayorkas dalam suratnya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas yang dimakzulkan di DPR. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

"Masalah dengan sistem imigrasi kita yang rusak dan ketinggalan zaman bukanlah hal yang baru dan saya meminta Kongres untuk membantu memberikan solusi legislatif untuk masalah yang secara historis memecah belah," imbuhnya.

Terpisah, Presiden Joe Biden beserta Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS kompak mengecam langkah Partai Republik dan suporter yang mendukung pemakzulan tidak konstitusional Mayorkas.

"Melepaskan solusi konkret ketika hal itu sangat rakyat butuhkan demi intrik politik semata bukanlah hal yang diharapkan rakyat AS terhadap pemimpinnya," kata Biden dalam pernyataannya seperti dikutip dari situs web resmi Gedung Putih.

"Kongres AS perlu bertindak untuk memberi saya, Menteri Mayorkas, dan pemerintahan saya perangkat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani situasi di perbatasan," tegasnya.

Adapun perpecahan di DPR bermula pada pekan lalu, ketika sebuah kesepakatan untuk memperketat pengamanan di perbatasan selatan gagal disetujui.

Migran mengantri di dekat tembok perbatasan setelah menyeberangi sungai Rio Bravodi kota El Paso, Texas, AS, seperti yang terlihat dari Ciudad Juarez, Meksiko, Selasa (13/12/2022). Foto: Jose Luis/Reuters

Setelah kegagalan itu, Partai Demokrat menyebut pesaingnya di DPR, Partai Republik, tidak memiliki keinginan memperbaiki keamanan itu sendiri dan justru memanfaatkan isu tersebut hanya untuk kampanye politik.

Terlepas dari upaya pemakzulan dan ketegangan yang terjadi di DPR AS, Mayorkas tidak serta-merta langsung dimakzulkan. Selanjutnya, giliran Senat AS yang dikuasai Partai Demokrat memeriksa tuduhan pendorong Mayorkas harus dimakzulkan sebagai tindak lanjut dari hasil pemungutan suara di DPR.

Meski begitu, sebagian besar senator tidak menunjukkan minat untuk meneruskan proses pemakzulan Mayorkas. Ketua Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga memandang upaya pemakzulannya sebagai 'tindakan palsu'.