Meutya Hafid: Sikap Prabowo di KTT Yordania Bukti Ketegasan RI soal Israel

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid usai Fit n Proper tes 13 calon dubes Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/2). Foto: Zamachsyari/kumparan

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyambut baik sikap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang mengajak semua pihak khususnya negara-negara besar untuk menghormati hukum internasional dalam forum KTT 'Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza' di Yordania.

Dia mengatakan, sikap Prabowo menunjukkan ketegasan RI yang mengecam tindakan Israel.

“Saya mengapresiasi sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengajak penghormatan seluruh pihak khususnya negara-negara besar terhadap hukum internasional dalam KTT untuk Gaza di Yordania," kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (14/6).

"Sikap ini menunjukkan ketegasan Indonesia terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, namun negara-negara besar seolah abai dan terus membiarkan sehingga korban warga sipil di Gaza terus berjatuhan," tambah dia.

Meutya Hafid menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional sebagai fondasi utama dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Ketua DPP Golkar itu berharap sikap Prabowo akan direspons baik oleh negara lain.

Momen Pertemuan Prabowo dan Presiden Palestina di KTT Gaza di Yordania. Foto: Dok. Kemhan

“Saya berharap seruan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dapat direspons positif oleh komunitas internasional dan membawa perubahan nyata dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina dengan cara damai dan bermartabat,” tutup dia.

Prabowo Subianto mewakili Presiden Jokowi hadir KTT Yordania. Dalam KTT itu, Prabowo menggarisbawahi empat poin utama dalam upaya Indonesia membantu rakyat Gaza, di antaranya peningkatan kontribusi bagi UNRWA, pengiriman tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza.

Lalu, Prabowo siap menerima 1.000 pasien dari Gaza ke Indonesia dan memulangkannya kembali ketika sudah sembuh, serta menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza.

Prabowo juga menyoroti negara-negara yang menganggap diri mereka negara modern yang beradab, tetapi melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dengan menargetkan warga sipil dan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah Indonesia mendesak penghormatan terhadap aturan hukum humaniter internasional.