MK Tolak Gugatan Uji UU Tipikor Eks Direktur Taspen ANS Kosasih

Direktur Utama PT TASPEN (Persero), A.N.S Kosasih dalam Groundbreaking Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman, Selasa (31/1/2023). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang diajukan oleh Antonius Nicholas Stephanus (A.N.S) Kosasih, mantan Direktur Investasi PT Taspen (Persero). Putusan dibacakan pada hari ini, Rabu (16/10).

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya, dikutip dari laman MK.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, MK menyatakan bahwa pada bagian menimbang UU Tipikor telah menegaskan pada pokoknya tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif.

Menurut Enny, oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat.

Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius bahkan dengan cara-cara yang luar biasa sebagai konsekuensi yuridis akibat sedemikian sistematis dan meluasnya tindak pidana korupsi yang berakibat telah menimbulkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat.

"Lebih lanjut, berkenaan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat luas, maka secara kategoris, UU Tipikor telah memberikan klasifikasi terkait tindakan apa saja yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi," ujar Enny.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selanjutnya, Enny menyampaikan berkenaan isu konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Kosasih, jika dicermati oleh Mahkamah, yaitu berkaitan dengan tidak adanya unsur "actus reus" dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang menurut pemohon dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Kosasih dalam permohonannya meminta agar norma pasal-pasal dimaksud dinyatakan inkonstitusional, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Menurut Enny, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan lebih lanjut hakikat unsur "actus reus" dan relevansinya dengan tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan relasinya dengan syarat absolut norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pengertian dari actus reus secara terminologi adalah perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang merupakan tindak pidana. Dalam konteks perbuatan yang merupakan tindak pidana maka unsur esensial yang bersifat fundamental adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimaksud harus bersifat melawan hukum.

Lebih lanjut, actus reus secara universal sering disebut juga dengan unsur eksternal atau unsur objektif dari suatu perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, actus reus harus merujuk adanya dua unsur penting yaitu adanya perbuatan atau tingkah laku dan unsur perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah antara actus reus yang berupa perbuatan konkret dari subjek hukum tertentu untuk dapat dikenakan pidana harus terpenuhi adanya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipersalahkan/dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana," ujar Enny.

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock

Selanjutnya, berkenaan dengan pengertian unsur melawan hukum secara doktriner adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum.

Oleh karena itu, mencermati pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki makna yang sangat luas di atas, maka jika dikaitkan dengan rumusan norma delik yang terdapat dalam undang-undang yang tidak secara tegas memuat rumusan norma dengan menyertakan unsur actus reus termasuk dalam hal ini norma delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, apakah terhadap hal tersebut serta merta dapat mengakibatkan rumusan norma delik a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menegaskan tentang setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan, Pasal 3 UU Tipikor merumuskan tentang setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, kekhawatiran Kosasih berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi dapat disalahgunakan para penegak hukum dalam perbuatan yang mempunyai hubungan hukum tertentu seperti halnya business judgment rule yang seharusnya tidak dapat dibidik dengan proses penyelidikan dan penyidikan pidana.

Hal tersebut, menurut Mahkamah, jika yang didalilkan pemohon benar, adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya.

Sebab, dalam perspektif business judgement rule yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip business judgement rule, salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (good faith) dari subjek hukum yang bersangkutan dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian, bukan serta merta memohon norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional.

Pemohon Antonius Nicholas Stephanus Kosasih mantan Direktur Investasi PT Taspen (Tengah/Batik) dengan kuasa hukumnya saat sidang perdana di Ruang Sidang Mahakamah Konstitusi, Senin (2/9/2024). Foto: Dok. Humas MK

Di samping penegasan dari Mahkamah demikian, jika terhadap penegakan hukum yang diduga ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law, maka terhadap hal demikian juga telah tersedia mekanisme kontrol/pengawasan melalui lembaga praperadilan.

"Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum," jelas Enny.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum serta telah memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.