Nadiem Usul Guru Bahasa Daerah Terpisah dengan Guru Seni Budaya

Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: dok. kemdikbud.go.id

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk membahas RUU Bahasa Daerah, Rabu (3/4).

Dalam rapat tersebut, Nadiem mengusulkan untuk memisahkan guru bahasa daerah dengan guru seni budaya agar pengembangan dan pembinaan bahasa daerah bisa maksimal di sekolah.

“Menelaah urgensi regulasi terkait guru Bahasa Daerah, sehingga guru Bahasa Daerah dapat terpisah dan tidak lagi menjadi bagian dari guru seni budaya,” kata Nadiem dalam rapat, Rabu (3/4).

Nantinya, guru bahasa daerah ini akan direkrut dengan mekanisme seleksi penerimaan guru bahasa daerah melalui penerimaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS).

“Untuk menyiapkan dukungan dan penyiapan sumber daya penyiapan guru Bahasa Daerah melalui penerimaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dalam upaya penerapan pembelajaran multilingual,” kata Nadiem.

Hanya saja RUU Bahasa Daerah ini tidak akan disahkan dalam waktu dekat. Sebab, Komisi X DPR RI telah menyetujui usulan Nadiem yang meminta RUU ini diundur pembahasannya hingga masa pemerintahan yang akan datang.

Usulan ini mempertimbangkan masa kerja kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang akan selesai Oktober 2024 ini. Sedangkan menurut Nadiem persiapan RUU ini cukup panjang.

“Kami usul RUU Bahasa Daerah dibahas lagi di periode pemerintah selanjutnya,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X di gedung DPR RI, Rabu (3/4).

Usulan ini pun disepakati oleh seluruh fraksi dan disetujui oleh Syaiful Huda, selaku Ketua Komisi X.

“Semua setuju dari usulan pemerintah yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri bahwa pembahasan mengenai RUU Bahasa Daerah akan dibahas pada pemerintahan selanjutnya,” kata Huda. Kemudian ia mengetuk palu tanda pengambilan keputusan.