NasDem soal Gus Yahya ke Israel: Seluruh Komunikasi Harus Dibuka

Johnny G Plate di paripurna DPR. (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate angkat bicara soal kunjungan anggota Wantimpres dan Katib Aam PBNU, Yahya Stafuq ke Israel. Menurutnya, kunjungan Gus Yahya merupakan kunjungan pribadi dan tidak membawa kepentingan apapun.

"Itu kan pertemuan pribadi. Kita harus ada refleksi juga ya seperti kalau pemimpin Korut bisa ketemu pempimpin Korsel, Kim bertemu dengan Trump. Nah tentu anak manusia di planet bumi ini harus bisa berkomunikasi," kata Johnny di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).

Johnny mengatakan, kunjugan Gus Yahya itu tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Ia meminta kepada masyarakat untuk melihat dari sudut pandang berbeda terkait kunjungan itu.

"Saya kira dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, kita perlu membuka semua komunikasi politik karena pasti ada manfaatnya. Kita jangan lupa juga bahwa Israel itu ada tempat yang merupakan Kota Suci dari berbagai negara," ucap Johnny.

"Terlepas kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel tapi hubungan sesama umat itu harus tetap dibuka dan dijaga. Ketika Israel melakukan ban terhadap kunjungan dari warga Indonesia, itu menjadi masalah dan harus dicarikan solusi. Sebab, masyarakat Indonesia juga ada yang perlu melakukan kunjungan rohani ke Yerusalem dan beberapa kota lain di Israel," lanjutnya.

Johnny juga mengkritik pernyataan Fahri Hamzah yang meminta MUI untuk dikeluarkan fatwa haram bagi WNI muslim yang hendak berkunjung ke Israel. Menurutnya, itu bukan merupakan langkah yang bijak.

"Komunikasi politik formal kita tidak bisa karena tidak ada hubungan diplomatik. Tetapi masih ada komunikasi informal. Komunikasi informal itu sebagai bagian penyelesaian politik luar negeri kita terkait solusi complaint di Israel," ujar Johnny.

Lebih lanjut, Johnny mengungkapkan NasDem tidak mempermasalahnya kunjugan Gus Yahya ke Israel. Selain itu NasDem tidak setuju dengan desakan kepada Gus Yahya untuk mundur sebagai anggota Wantimpres.

"Kami permasalahkan jika ada yang dibicarakan (Gus Yahya) berlawanan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Tapi kalau tidak bahkan punya titik simpul yang bisa digunakan dalam mencairkan komprehensif masalah Palestina, tentu kita tidak keberatan," ucap Johnny.

"Kemudian soal desakan mundur itu kan kita harus taat azas. Itu kewenangan Presiden dan kita jangan berasumsi kita Presidennya," pungkasnya.