Nawawi di Hadapan Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Stagnan Satu Dekade Terakhir

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango pada pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (12/12/2023). Foto: Youtube/KPK RI

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia disebut stagnan selama satu dekade terakhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dalam sambutannya di pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan.

Nawawi mengatakan bahwa Hakordia yang diperingati setiap tahunnya harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Korupsi pun diakui menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Menurut Nawawi, pemerintah sudah berupaya memberantas korupsi sejak lama, dengan pembentukan lembaga atau institusi baru termasuk KPK. Kemudian ada juga strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK. Sayangnya, lanjut Nawawi, berbagai indikator menunjukkan masih kurang efektif dan tidak efisiennya pemberantasan korupsi di indonesia.

"Kita lihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini," kata Nawawi dalam sambutannya itu, Selasa (12/12).

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

Menurut data dari Transparency International Indonesia (TII), setidaknya IPK Indonesia pada tahun 2022 sama dengan IPK pada 2014 lalu, yakni pada poin 34. Padahal, IPK Indonesia sempat naik. Berikut data TII soal 'perjalanan' IPK Indonesia:

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2014 hingga 2022. Foto: Dok. Transparency International Indonesia

Kembali ke Nawawi, dia menyebut Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang diterbitkan BPS juga demikian. Angkanya menurun.

"Terakhir SPI yang dilaksanakan KPK untuk mengukur praktik korupsi di pemerintahan di pusat maupun daerah, responden di internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih marak yang ditunjukkan dengan skor nasional yang kian menurun," ucapnya.

Nawawi mengingatkan, melalui Hakordia ini, KPK sengaja mengambil tema 'Sinergi untuk Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'. Karena, KPK merasa sinergi antar semua elemen bangsa perlu diperkuat, baik dari pencegahan maupun pemberantasan.

"Tidak bisa dilakukan hanya dengan aspek pelembagaan dengan pembentukan lembaga unit kerja baru, atau hanya aspek regulasi melalui penerbitan melalui berbagai peraturan perundang-undangan atau hanya berdasar kinerja aparat penegak hukum," kata dia.

"Sinergitas gerak dan seluruh elemen bangsa adalah keniscayaan untuk bergerak maju. Sekali lagi bukan hanya sinergi antar aparat penegak hukum tapi sinergi antar pemerintah, masyarakat, termasuk di dalamnya dunia usaha," pungkasnya.