Novel Baswedan Siap Ikut Audit Bisnis PCR Terkait Luhut-Erick Thohir

Novel Baswedan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Dugaan adanya korupsi terkait bisnis tes PCR mengemuka seiring adanya laporan kepada KPK serta kepolisian. Isu ini kemudian menjadi perhatian publik karena hampir semua orang pernah melakukan PCR dalam kondisi pandemi pada saat ini.

Novel Baswedan termasuk yang ikut memberikan perhatian khusus dalam isu tersebut. Mantan penyidik KPK itu pun mengaku sempat mengecek guna mencari tahu gambaran mengenai dugaan itu.

"Beberapa waktu yang lalu saya bersama kawan-kawan saya melakukan penelitian singkat atau menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini dan tentunya ketika di sana saya dan kawan-kawan kemudian bisa mulai memahami dengan jelas bahwa ada dugaan kolusi atau dugaan korupsi di sana maka ini menjadi hal yang menarik," kata Novel Baswedan dikutip dari akun YouTube pribadinya, Selasa (30/11).

Hal ini disampaikan Novel Baswedan dalam konferensi pers bersama politikus Gerindra, Ferry Juliantono; pakar hukum tata negara, Refly Harun; Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan; dan lainnya yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.

Kaukus itu terkait hadir menanggapi adanya isu dugaan korupsi bisnis PCR yang melibatkan dua menteri, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir. Mereka menyatakan siap bila Luhut bersedia diaudit terkait dugaan keterlibatannya dalam bisnis tersebut melalui PT Genomika Solidaritas Indonesia (GSI).

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 pada warga di Jakarta, Selasa (2/11/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Kembali ke Novel, ia berpendapat bahwa isu PCR penting untuk menjadi perhatian. Termasuk untuk menelisik apakah ada permainan dalam bisnis tersebut yang berimbas pada mahalnya harga PCR. Menurut Novel, dugaan tersebut layak ditelusuri.

"Ketika semua orang memerlukan dan kemudian ada dugaan ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau kemudian menguasai yang dengan penguasaan tersebut terjadi kondisi di mana harga PCR menjadi mahal dan ini dibebankan kepada negara dengan pembiayaan COVID dan juga kepada kita semua," papar Novel.

Novel Baswedan pun mengaku pernah terinfeksi COVID-19. Sehingga, ia mengaku tahu bagaimana mahalnya harga PCR. "Oleh karena itu ini menjadi hal yang penting untuk diusut secara lebih jelas," ujar dia,

"Ini masalah yang sangat serius. Tentunya ketika hal yang serius dan sepenting ini, komoditi yang sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja dan kemudian diambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tentu ini masalah yang sangat serius bukan dilihat sebagai hal yang sepele," sambung Novel.

Ilustrasi PCR antigen. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Atas hal tersebut, Novel mengaku tertarik ketika diajak untuk menjadi bagian dari tim audit terkait dengan bisnis PCR itu. Terlebih, ia mempunyai kemampuan lantaran berpengalaman sebagai mantan penyidik KPK.

"Saya punya pendidikan di bidang auditor juga, saya juga seorang mantan penyidik, saya pernah mengenyam pendidikan hukum. Tentunya saya punya kemampuan untuk melakukan analisis dan lain-lain. Saya berkeinginan untuk ikut memberikan sumbangsih untuk bisa bersama-sama mengusut ini dan ke depannya tentu ke belakang tidak boleh diam dan permasalahan ini harus diusut tuntas," papar Novel.

"Sehingga bila ada kerugian keuangan negara pun harus ditarik kembali dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus diminta pertanggung jawaban. Mungkin sesederhana dan sesimpel itu yang saya pikirkan dan saya ingin pola-pola serupa juga bisa diupayakan untuk diusut karena ini kepentingan kemanusiaan, ini kepentingan yang paling mendasar bagi masyarakat, dan kondisi begini kalau masih berbuat korupsi jahatnya itu kuadrat," pungkasnya.

Kolase foto Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: kumparan dan Reuters

Juru bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi angkat bicara terkait isu yang beredar tersebut. Jodi menjelaskan saham yang dimiliki Luhut dalam Toba Bara Sejahtera sudah sangat kecil.

"Di bawah 10 persen, jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS," jelas Jodi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/11).

Sementara terkait GSI, Jodi menjelaskan kronologis bahwa Luhut diajak oleh grup Adaro, Indika, hingga Northstar. Perusahaan tersebut digadang sebagai inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19 dengan kapasitas besar.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, pun turut buka suara mengenai hal ini. Menurutnya, isu Erick Thohir bermain di tes PCR sangat tendensius. Sebab sejak menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir sudah tidak aktif dalam Yayasan Adaro. Yayasan tersebut memiliki saham 6 persen di PT GSI.

"Sejak Pak Erick jadi menteri, sudah tidak aktif lagi di yayasan itu. Enggak aktif. Jadi sangat jauh dikaitkan terlibat. Saya harap jangan tendensius dan lebih clear-lah melihatnya," kata dia kepada wartawan, Selasa (2/11).