Ongkos Politik Pemilu 2024 Besar, PDIP Serukan Lagi Sistem Proporsional Tertutup

Ilustrasi Pemilu. Foto: Dok Kemenkeu

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan partainya akan terus memperjuangkan sistem pemilu proporsional tertutup untuk diterapkan di pemilu selanjutnya. Sebab, Said mengatakan PDIP menganggap perlu melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres di 2024, khususnya terkait praktik pemilu transaksional.

Menurutnya, evaluasi itu diperlukan sebagai titik pijak perubahan untuk Pemilu 2029 agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas.

"Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini," kata Said kepada wartawan, Jumat (26/4).

"Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, meletakkan kaderisasi sebagai merit politik," sambungnya.

Sejumlah warga binaan mencoblos surat suara Pemilu 2024 di TPS khusus Lapas Salemba, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO

Dia mengajak seluruh elite yang terlibat di pilkada November 2024 untuk bersama menjaga demokrasi. Sehingga, praktik politik transaksional tak terulang.

"Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu," tutur Ketua Banggar DPR itu.

Seorang warga binaan menyelupkan tangan kedalam tinta sebagai tanda sudah menyalurkan hak suara di TPS khusus Lapas Salemba, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO

Said ingin proses Pilkada 2024 menghadirkan adu gagasan dan rekam jejak antar calon kepala daerah. Dia juga memastikan PDIP melakukan rekrutmen calon kepala daerah secara berjenjang.

"Sehingga pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas," tandas dia.