Oso: KPU Jangan Cepat-cepat Umumkan, Proses Belum Selesai

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat menghadiri pertemuan dengan PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (28/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Perhitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei masih berlangsung. Di sebagian lembaga survei itu, suara paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai di atas 50%, bahkan ada yang sudah menyentuh 60%.

Sementara, paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di kisaran 20% suara dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kisaran belasan persen suara.

Terkait itu, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga bagian dari koalisi Ganjar-Mahfud, mengingatkan proses penghitungan suara masih belum selesai.

"Jadi jangan juga KPU cepat-cepat mengumumkan di mana prosesnya belum selesai, kan," kata Oso di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurutnya, saat ini tidak ada satu pihak pun yang dapat mengeklaim memenangi pilpres.

"Cuma, kan, begini. Ini, kan, kita ada hukum. Jadi hukum ini yang menentukan nanti. Jadi enggak bisa orang mengeklaim juara, juara terus dasarnya apa? Kalau prediksi, kok, mengeklaim?" ujarnya.

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan sambutan dalam kegiatan malam bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, di kediaman wali kota, Makassar, Jumat (26/1/2024) malam. Foto: Dok. Istimewa

Dalam kesempatan itu, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan TPN Ganjar-Mahfud akan terus memantau perhitungan suara di seluruh daerah.

"Terus menugaskan masing-masing koordinator termasuk kita mengumpulkan data-data, ya. Fakta, bukti-bukti atas terjadinya kecurangan. Nah, setelah itu kemudian kita akan aktif menyampaikan kepada aparat tentu yang berwajib dan manakala itu ditindaklanjuti baru kita akan bertemu kembali langkah apa nanti yang akan kita ambil," kata Mardiono.

Mardiono mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud bertekad untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

"Prinsipnya adalah jangan sampai terjadi kecurangan karena kecurangan itu sudah pasti akan menodai demokrasi kita yang sudah kita bangun sejak Indonesia ini merdeka. Kira sudah bertekad bahwa Indonesia ini memang tidak ada pilihan lain kecuali menjadi negara demokrasi karena kemerdekaan rakyat Indonesia diperjuangkan oleh rakyat, maka kedaulatan ini diserahkan kepada rakyat," pungkasnya.