Pansus Haji Tetap Rapat di Masa Reses: Bakal Panggil Kemenag, Kunjungan ke Saudi

Ketua Tim Pengawas Haji 2024, Abdul Muhaimin Iskandar dalam rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Anggota Panitia Khusus (Pansus) angket pelaksanaan ibadah haji 2024, Luluk Nur Hamidah menyebut pihaknya akan mulai bekerja di masa reses DPR. Ia menjelaskan beberapa agenda awal.

"Reses kami akan mulai bekerja. Tentu rapat internal dulu untuk bikin timeline, jadwal kerja, dan lain-lain," kata Luluk kepada wartawan, Jumat (12/7).

Setelah itu, Luluk mengatakan Pansus akan memanggil para pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. Salah satu yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji tentu Kementerian Agama.

"Setelah rapat internal kita baru bikin schedule memanggil para pihak yang dianggap tahu, terlibat, bertanggung jawab terkait penyelenggaraan haji. Kami juga memanggil travel-travel haji umrah, perusahaan-perusahaan yang terkait (catering, bus, pesawat dan lain-lain)," ucap dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily saat mengikuti rapat pengawasan penyelenggaraan haji bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Wehdah Al Khair, Makkah, Arab Saudi. Foto: Dok. DPR

Bahkan, Ketua DPP PKB itu menuturkan, tidak menutup kemungkinan Pansus Haji akan berangkat ke Arab Saudi untuk bertemu dengan pemerintah.

"Juga mungkin harus ke Saudi Arabia bertemu para pihak, pemerintah Saudi, kedutaan, perusahaan rekanan, dan lain-lain," tandasnya.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI sepakat membentuk panitia khusus angket untuk menyelidiki polemik pelaksanaan haji 2024 dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, Kamis (4/7).

"Saya kira karena Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR RI) sudah mengatakan buat pansus, kami menyetujui untuk dibuat pansus," kata Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah, Selasa (5/3/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Usulan pansus angket Haji 2024 disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis.

Ia ingin DPR menyelidiki lebih lanjut soal penambahan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia yang malah dialihkan menjadi kuota haji plus.

"Oleh karena itu dan ini juga sudah pada rapat kami pada tanggal 12 Juni yang lalu di Arab Saudi yang ketika itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bapak Lodewijk kami bersepakat untuk membuat pansus untuk mengatasi permasalahan tentang haji ini," kata John Kennedy.