Partai Berkarya Kubu Muchdi Gelar Rapimnas, Hasilkan 8 Keputusan

Rapat Pimpinan Nasional II Partai Berkarya dilaksanakan di Cikarang, Jawa Barat. Foto: Partai Berkarya

Partai Berkarya menggelar rapat pimpinan nasional II pada 28 hingga 30 Mei 2021. Acara itu dilaksanakan di Cikarang, Jawa Barat, dan dihadiri oleh 30 Ketua dan Sekretaris DPW serta DPP Partai Berkarya.

Selain itu, dalam kegiatan itu perwakilan dari KemenkumHAM yakni Dhahana Putra, hadir mewakili Yasonna Laoly.

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwopranjono, mengatakan rapimnas ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Semua panitia dan peserta diswab antigen di tempat acara.

Muchdi Pr menuturkan, rapimnas II telah menghasilkan sejumlah keputusan baik dalam internal dan eksternal Partai Berkarya. Dalam internal, ada lima poin hasil rapimnas.

"Pertama menghasilkan 16 keputusan di antaranya rekomendasi penyelarasan AD/ART Partai Berkarya, pedoman organisasi (PO) tentang pembentukan lembaga kaderisasi, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Usaha, Badan Pemenangan Pemilu, Disiplin dan Sanksi, Mahkamah Partai, Pergantian Antar Waktu Pengurus DPP dan anggota DPRD, persiapan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024, dan beberapa kebijakan internal partai untuk mensolidkan partai menuju proses verifikasi 2022 dan sukses Pemilu 2024," kata Muchdi dalam keterangannya, Selasa (1/6).

Kedua, dalam menyikapi proses banding di pengadilan di PTUN terkait SK Kemenkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025, Muchdi mengatakan DPP Partai Berkarya akan terus mengawal dan tetap mempertahankan keputusan tersebut hingga ada keputusan inkrah.

Sedangkan ketiga, Muchdi menuturkan beberapa pengurus DPP dan DPW diberhentikan secara permanen dan dicabut KTA-nya karena mengundurkan diri dan melanggar AD/ART/PO Partai Berkarya.

"Di forum rapimnas DPP Partai Berkarya mengangkat pengganti untuk beberapa jabatan tersebut. Di antaranya Bendahara Umum DPP Partai Berkarya saat ini adalah Laode Umar Bonte," ucap Muchdi.

Rapat Pimpinan Nasional II Partai Berkarya dilaksanakan di Cikarang, Jawa Barat. Foto: Partai Berkarya

Lalu keempat adalah penetapan pergantian antar waktu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai Berkarya saat ini diketuai oleh Syamsul Zakaria.

Terkahir kelima, dalam rangka verifikasi Partai Berkarya menerbitkan model dan kode KTA yang baru atau KTA digital.

Sementara terkait keputusan eksternal, ada 3 keputusan yang dihasilkan. Pertama, meminta putusan MK yang mewajibkan verifikasi faktual terhadap partai peserta Pemilu 2019 non-parlemen untuk bisa ikut Pemilu 2024 ditinjau kembali.

Partai Berkarya menilai putusan ini tidak adil karena partai yang lolos parlemen tidak diwajibkan melakukan vefikiasi faktual.

Rapat Pimpinan Nasional II Partai Berkarya dilaksanakan di Cikarang, Jawa Barat. Foto: Partai Berkarya

Kedua, Partai Berkarya juga akan terus mendukung aturan pemerintah dan menyukseskan vaksinasi dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19.

Terakhir, mengenai masalah di Papua, Partai Berkarya mendukung program Otonomi Khusus dilanjutkan dengan catatan harus terukur dan transparan.