PBB Temukan Lagi Penggunaan Senjata Kimia Terlarang di Suriah

Korban senjata kimia di Suriah. (Foto: AP)

Tim penyidik PBB kembali menemukan penggunaan senjata kimia terlarang oleh rezim Bashar al-Assad terhadap warga di Suriah. Menurut PBB, dengan menggunakan senjata jenis ini rezim Suriah kembali melakukan kejahatan perang.

Menurut penyidik PBB dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, Kamis (13/9), Suriah tercatat tiga kali menggunakan senjata kimia tahun ini. Satu serangan klorin dijatuhkan helikopter militer Assad di Idlib pada 4 Februari lalu, melukai 11 orang. Dua serangan lainnya terjadi pada 22 Januari dan 1 Februari di Douma, melukai wanita dan anak-anak.

PBB saat ini tengah menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di Douma pada 7 April lalu yang menewaskan 49 orang dan melukai 650 lainnya.

"Komisi penyidik menyimpulkan bahwa, pada dua kesempatan ini, kekuatan pemerintah dan/atau milisi yang berafiliasi dengan pemerintah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata terlarang dan melancarkan serangan acak di wilayah warga sipil di timur Ghouta," bunyi pernyataan PBB.

Penggunaan klorin dalam perang dinyatakan terlarang berdasarkan Konvensi Senjata Kimia. Serangan klorin mengincar saluran pernafasan korban, memicu sesak nafas, batuk-batuk, perasaan terbakar pada tenggorokan.

Korban senjata kimia di Suriah. (Foto: AP)

Serangan kali ini menunjukkan bahwa rezim Suriah kembali melanggar janji yang dibuat pada 2013. Ketika itu rezim Assad berjanji akan memusnahkan seluruh senjata kimia mereka, menyusul serangan kimia di Ghouta yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Menurut penyidik PBB, saat ini tercatat ada 33 serangan kimia di Suriah sejak 2013. PBB khawatir, senjata kimia akan kembali digunakan dalam upaya perebutan kembali kota Idlib yang dikuasai milisi.

Ada 2,9 juta warga sipil tinggal di Idlib, setengahnya adalah pengungsi yang lari dari konflik di berbagai wilayah di Suriah. Idlib adalah salah satu kota terakhir yang masih dikuasai milisi oposisi.

"Komisi PBB menyerukan seluruh pihak pada konflik dan negara-negara yang mendukung mereka melakukan segala upaya sesuai kekuatan mereka mencegah pembantaian di Idlib," ujar pernyataan penyidik PBB.