PDIP: Apa Urgensi Pemulangan WNI Eks ISIS, Jangan Sampai Kecolongan

Sejumlah orang menghampiri lokasi yang diduga serangan AS terhadap Pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi di desa Barisha, Suriah. Foto: AP Photo/Ghaith Alsayed

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan sikap perihal pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah. Belakangan Kepala BNPT Suhardi Alius menyebut, pemerintah membuka opsi hanya memulangkan WNI eks ISIS yang anak-anak dan perempuan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta pemerintah harus mengkaji betul soal pemulangan WNI eks ISIS sebelum memutuskan.

"Urgensi wacana pemulangan itu apa. Urgensinya apa buat bangsa ini. Nah, mereka pergi kan karena tidak percaya pada sistem negara, ideologi politik negara, Pancasila," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

"Latar belakang mereka pergi itu kan didasari kesadaran ideologi politik. Mereka punya satu cita cita, ideologi politik yang berbeda dan mereka ingin memperjuangkannya di Suriah sana," sambung Masinton.

Legislator dapil Jakarta itu mengatakan, dalam konteks melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, tugas negara saat ini masih sangat banyak.

Misalnya, persoalan overstay warga Indonesia, selain itu juga masalah tenaga kerja yang masa berlaku paspornya habis. Atau, masalah pekerja di luar negeri yang diberangkatkan oleh agen-agen yang tidak resmi.

"Menurut saya itu lebih real untuk diurus oleh negara. Mengenai WN kita yang ada di luar negeri. Yang mana para tenaga kerja ini adalah yang bekerja di luar negeri dan mendatangkan devisa untuk Indonesia, itu real," sebutnya.

Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Masinton mengimbau pemerintah agar belajar dari negara-negara lain soal bagaimana memperlakukan eks kombatan ISIS. Sebab, ini adalah masalah ideologi politik yang sulit diubah.

"Negara harus jeli dan teliti. Jangan sampai negara kecolongan. Karena ini persoalan keyakinan ideologi politik ya, bukan keyakinan dalam perspektif religi," tandasnya.

Lebih lanjut, sebagai mitra kerja pemerintah, Fraksi PDIP di DPR akan mempertanyakan hal itu dalam rapat kerja dalam waktu dekat dengan BNPT.

"Iya kita akan tanyakan efektivitas program deradikalisasi terhadap eks ISIS tadi itu," katanya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius menyebut, anak-anak WNI Eks ISIS itu perlu diselamatkan agar tak mengadopsi kekerasan dari orang tuanya.

"Mungkin orang tua terpaksa mereka, terpaksa ngalah lah sama ideologinya. Tapi kita selamatkan generasi mudanya supaya tidak terjadi," ujar Suhardi dalam pernyataan persnya di Kantor BNPT Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).