PDIP Siapkan Strategi di Pileg Proporsional Terbuka, Cegah Kanibalisme Politik

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

PDIP akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan PDIP akan tetap mengedepankan prinsip yang bersumber pada ideologi Pancasila di 2024.

Djarot menuturkan PDIP akan melakukan pembagian wilayah suara bagi bacaleg agar tidak ada upaya saling menjegal caleg lainnya yang juga berasal dari PDIP.

"Prinsip yang digunakan oleh kita tetap yang bersumber kepada ideologi Pancasila, adalah dengan prinsip gotong royong. Artinya apa? Artinya, sebetulnya vote gainers, peraup suara itu bukan hanya caleg. Semua struktur partai bergerak. Mulai dari tingkatan ranting, DPC, hingga ke atas, itulah yang nanti akan meraup suara," kata Djarot secara virtual, Kamis (15/6).

"Sekarang bagaimana dengan posisi bakal calon? Tentunya kita harus membagi wilayah berdasarkan berbagai macam segmen. Sehingga tidak terjadi kanibalisme politik yang menjadi ancaman dari demokrasi liberal-capitalism," sambung dia.

Dia tak ingin sistem proporsional terbuka justru menimbulkan persaingan antara bacaleg dari PDIP. Karena itu,menurutnya, perlu ada pembagian wilayah agar seluruh kader dapat turun ke bawah.

Rapat paripurna DPR RI di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/5). Foto: Zamachsyari/kumparan

"Jadi, jangan sampai dengan sistem proporsional terbuka ini justru yang bertarung itu antara bakal calon di partai yang sama. Oleh sebab itu, perlu ada pembagian peta wilayah, pembagian seperti ini menjadi penting dan menjadi panduan bagi seluruh bakal calon anggota legislatif di PDIP untuk turun ke bawah menyentuh di tingkat akar, berdasarkan pembagian wilayah yang jelas dan tegas," tutur dia.

Selain itu, anggota Komisi II DPR itu mengatakan PDIP akan melakukan pendidikan politik bagi seluruh caleg partai.

"Yang kedua, partai akan segera melakukan pendidikan politik untuk melakukan proses pendidikan politik akan diikuti bakal calon legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, maupun kota/kabupaten. Ini akan kita lakukan begitu selesai atau menjelang selesai ditetapkannya daftar calon tetap," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan partainya akan tegak lurus dengan keputusan MK. Apalagi, sistem proporsional terbuka sudah dipakai sejak pemilu 2014 lalu.

"Jadi sama senapas intinya keputusan dari MK tersebut, PDIP menerima dengan sebaik-baiknya karena kami ini taat asas, kami taat hukum dan selama dua pemilu terakhir juga sudah dipergunakan sistem pemilu proporsional terbuka," kata dia.

"Dan partai di dalam proses pendaftaran seluruh calon anggota legislatif yang sudah berlangsung juga berbasiskan pada sistem pemilu proporsional terbuka. Sehingga tidak akan banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam susunan caleg kami karena semua sudah dibahas secara berjenjang," lanjut Hasto.