Pemerintah AS Sita 300 Dokumen Rahasia Usai Geledah Rumah Donald Trump

Presiden AS Donald Trump dan ibu negara Melania Trump meninggalkan Gedung Putih menjelang pelantikan presiden terpilih Joe Biden, di Washington, AS, Rabu (20/1). Foto: Leah Millis/REUTERS

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengajukan gugatan usai otoritas menyita lebih dari 300 dokumen rahasia dari rumahnya pada Senin (22/8).

Disadur dari The New York Times, Arsip Nasional AS (NARA) mengambil kembali lebih dari 150 dokumen rahasia pada Januari. Menuruti seruan, ajudan Trump memberikan kumpulan dokumen-dokumen lainnya kepada NARA pada Juni.

Penemuan itu memicu FBI untuk turun tangan pula pada 8 Agustus. FBI menggeledah properti Trump di Negara Bagian Florida, yakni Mar-a-Lago. Trump menempatinya sebagai rumah pribadi sejak meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021.

Secara keseluruhan, pemerintah telah memulihkan lebih dari 300 dokumen rahasia dari Trump. Namun, Trump mengeklaim bahwa dirinya tengah menjadi target dalam muslihat politik.

Sebuah mobil polisi terlihat di luar kediaman mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-A-Lago, Palm Beach, Florida, AS, Senin (8/8/2022). Foto: Giorgio Viera/AFP

Trump meminta pengadilan menunjuk pihak independen untuk menyaring dokumen tersebut. Pihak itu akan meninjau puluhan dokumen yang diambil oleh FBI. Sehingga, dia dapat menentukan materi yang bisa dilindungi dari penyelidikan atas 'hak istimewa'.

"Pembobolan, penggeledahan, dan penyitaan Mar-a-Lago adalah ilegal dan tidak konstitusional, dan kami mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kembali dokumen-dokumen itu," jelas pernyataan Trump, dikutip dari AFP, Selasa (23/8).

"Mereka mengambil dokumen yang dilindungi oleh hak istimewa pengacara-klien dan eksekutif," tambahnya.

Petugas polisi dan anggota dinas rahasia berjaga di luar rumah mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago setelah Trump mengatakan bahwa agen FBI menggerebeknya, di Palm Beach, Florida, AS, Senin (8/8/2022). Foto: Marco Bello/REUTERS

Surat perintah FBI menjelaskan, Trump diduga mengambil dokumen rahasia dan catatan resmi secara ilegal dari Gedung Putih. Walaupun tidak berhak memilikinya, Trump menolak menyerahkan dokumen tersebut.

Alhasil, dia berpotensi melanggar undang-undang. Sebab, Trump seharusnya meninggalkan seluruh materi resmi pada akhir masa jabatan presiden.

Kementerian Kehakiman mengindikasikan, materi sensitif itu juga penting dalam penyelidikan federal yang tengah berlangsung.

Otoritas tidak mengungkap rincian dokumen yang diambil Trump. Tetapi, NARA telah membeberkan sifat dari 15 kotak berisikan dokumen yang dikembalikan pada Januari.

Presiden AS Donald Trump bersama ibu negara Melania Trump saat melambaikan tangan sebelum berangkat dari Joint Base Andrews, Maryland, AS, Rabu (20/1). Foto: Carlos Barria/REUTERS

NARA melaporkan hilangnya surat-surat dari Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dan korespondensi dari mantan Presiden AS, Barack Obama.

Materi tersebut turut mencakup dokumen dari CIA, NSA, dan FBI. Sumber mengatakan, Trump sempat mengevaluasi kotak-kotak itu sebelum menyerahkannya kepada NARA.

Dalam penggerebekan, FBI lalu menyita 16 kotak dokumen dengan satu tumpukan yang memiliki tingkat kerahasiaan tertinggi.

Para pejabat tidak yakin bahwa otoritas memulihkan seluruh dokumen yang dibawa pulang oleh Trump. Investigasi tersebut lantas masih berlanjut hingga kini.

Penyelidik telah meminta rekaman kamera pengawas yang memantau aktivitas di Mar-a-Lago. Menanggapi tekanan yang kian meningkat, Trump bersikeras bahwa penggeledahan itu bermotif politik.

"Pemerintah telah lama memperlakukan Presiden Donald J. Trump secara tidak adil," tulis gugatan Trump.

"[Trump] adalah calon terdepan dalam Pemilihan Presiden Partai Republik 2024 dan dalam Pemilihan Umum 2024, bila dia memutuskan untuk mencalonkan diri," imbuhnya.