Pemerintahan Belanda di Bawah PM Mark Rutte Runtuh, Pemilu Akan Dipercepat

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Foto: REUTERS / Eva Plevier

Pemerintah Belanda runtuh pada Jumat (7/7). Hal tersebut menyebabkan pemilu dapat dipercepat pada musim gugur 2023 ini.

Runtuhnya pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mark Rutte disebabkan parlemen gagal mencapai kata sepakat pada kebijakan pembatasan imigran.

Partai konservatif yang dipimpin Rutte, VVD, menginginkan gelombang masuk pencari suaka di Belanda dibatasi. Namun, dua dari empat partai koalisi pemerintah menolak itu.

Karena pemerintahan runtuh, Rutte akan segera mengajukan pengunduran diri kepada Raja Belanda Willem-Alexander.

"Sudah bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi punya opini berbeda terkait kebijakan imigrasi," kata Rutte seperti dikutip dari Reuters.

"Hari ini, sayangnya, kami mencapai konklusi bahwa perbedaan itu tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, saya akan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet pada sang raja," sambung dia.

Kantor berita Belanda, ANP, mengutip pernyataan komite pemilu nasional, pemungutan suara tidak akan digelar sebelum pertengahan November.

Gedung parlemen (DPR) di Belanda. Foto: Jolanda Aalbers/Shutterstock

Meski demikian tanggal pasti kapan pemilu baru belum ditentukan. Bila tidak ada peristiwa runtuhnya pemerintahan, pemilu Belanda seharusnya digelar pada 2025.

Krisis politik di Belanda dimulai pada pekan ini. Itu bermula saat Rutte mencari dukungan atas usulan membatasi masuknya anak-anak korban perang.

Keinginan Rutte itu dianggap akan mempersulit anak-anak korban perang sulit bersatu dengan orang tuanya. Bahkan dibutuhkan waktu dua tahun agar keluarga korban perang kembali bersama.

Setelah robohnya pemerintahan, koalisi Rutte masih akan bekerja sebagai pemerintahan sementara sampai yang baru terbentuk setelah pemilu.

Pemerintahan sementara pun hanya punya wewenang terbatas. Mereka tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan baru.