Pemerintahan Jokowi dan SBY Dibanding-bandingke, Pemanasan Menuju 2024

SBY dan Jokowi. Foto: Getty Images & kumparan

Pemerintahan Presiden Jokowi belakangan kerap dibanding-bandingkan dengan pemerintahan era Presiden SBY. Di media sosial, banyak orang yang saling klaim salah satu dari keduanya lebih unggul di bidang-bidang lain.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Wawan Mas'udi menjelaskan, fenomena banding-membandingkan ini adalah hal wajar. Menurutnya ini merupakan pemanasan menuju tahun Pemilu 2024.

"Wajar ya itu bagian dari kontestasi politik ya. Untuk membangun diferensiasi politik antara yang sedang memerintah dengan yang saat ini di luar pemerintahan," kata Wawan usai acara diskusi BBM dan kenaikan harga BBM bersubsidi di Fisipol UGM, Kamis (22/9).

Cara membangun diferensiasi itu menurut Wawan salah satunya adalah dengan cara membandingkan rezim saat ini dengan rezim terdahulu.

Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi saat diskusi BBM dan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di Fisipol UGM, Kamis (22/9/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

"Yang dilakukan oleh Partai Demokrat khususnya ya kan sebenarnya untuk menunjukkan ya diferensiasi di mana dan sekaligus untuk melakukan klaim ya, political claim yang dilakukan sekarang pada masa lalu juga sudah dilakukan. Jadi ini konteks besarnya menurut saya bagian dari pemanasan saja untuk menuju 2024," katanya.

Namun, semestinya ketika melakukan klaim harus disertai dengan tawaran alternatif. Misalnya menawarkan alternatif kebijakan maupun kepemimpinan seperti apa yang akan dibangun ke depan.

"Ya kalau soal (klaim) itu mana yang benar mana yang salah kan tinggal menunjukkan data-datanya saja," jelasnya.

Suasana kampus Fisipol UGM Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Di sisi lain, dalam kajian politik elektoral merupakan hal yang wajar jika setiap pemimpin apalagi yang sedang mempertahankan kekuasaannya, menjelang Pemilu membuat populis program.

"Tapi bagi saya yang lebih penting adalah melihat betul masalah yang kita hadapi letaknya ada di mana semata-mata di soal beban keuangan negara atau kita sebenarnya punya problem lebih mendasar terkait tata kelola khususnya untuk urusan-urusan publik jangan-jangan problem kita di situ," pungkasnya.