Pemerintahan Kolaps, PM Mark Rutte Bakal Temui Raja Belanda Willem-Alexander

PM Belanda, Mark Rutte Foto: REUTERS/Yves Herman

Perdana Menteri Belanda yang akan mundur, Mark Rutte, akan menemui Raja Willem-Alexander untuk menyerahkan kekuasaannya yang sudah berlangsung sejak 2010.

Raja Willem-Alexander dan keluarganya akan tiba di Belanda selepas menghabiskan liburan di Yunani, pada Sabtu (8/7).

Bersama Rutte, dia hendak membahas pembentukan pemerintahan sementara hingga pemilu berikutnya digelar — yang diperkirakan akan digelar pada November 2023 mendatang.

Dikutip dari Reuters, pemerintahan Rutte yang berhaluan kanan-tengah kolaps sehari sebelumnya setelah gagal menyepakati kebijakan soal pengurangan arus imigran dan pencari suaka ke Belanda.

Rutte yang merupakan pemegang jabatan perdana menteri terlama di Negeri Kincir Angin dan pemimpin partai konservatif VVD ini pun mengundurkan diri, sehingga parlemen ikut dibubarkan.

Sebagai kepala negara, Raja Willem-Alexander diperkirakan akan meminta koalisi Rutte untuk tetap bertahan sebagai lembaga eksekutif hingga pemilu dan pemerintahan baru terbentuk.

Terlepas dari perpecahan yang terjadi antara empat partai akibat perbedaan pendapat mengenai kebijakan soal imigran, pemerintahan Rutte akan tetap berkuasa sebagai pemerintah berkuasa hingga koalisi baru terbentuk. Namun, pemerintahan sementara ini tidak memiliki kuasa untuk mengesahkan suatu undang-undang baru yang esensial.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte melambai dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Presiden di Bogor. Foto: REUTERS / Willy Kurniawan

Adapun krisis dalam politik Belanda terjadi setelah Partai VVD mendesak untuk membatasi kuantitas pencari suaka ke Belanda.

Lalu, ketegangan semakin tak terelakkan ketika Rutte meminta dukungan atas sebuah proposal yang membatasi anak-anak korban perang di Belanda untuk bertemu dengan keluarga mereka.

Selain itu, terdapat pula usul membatasi anggota keluarga yang diizinkan untuk bergabung dengan para pencari suaka yang sudah berada di Belanda.

Proposal ini dilaporkan mencakup beberapa aturan ketat bagi para imigran, termasuk rencana menciptakan dua kategori suaka — suaka temporer untuk kelompok yang melarikan diri dari konflik, serta suaka permanen bagi mereka yang menghindari hukuman mati.

Usulan-usulan ini ditentang oleh partai Christian Union dan partai liberal D66 sehingga menyebabkan kebuntuan dan pemerintahan Rutte pun kolaps.

Belanda sendiri sudah memiliki salah satu kebijakan tentang imigrasi terberat di Eropa. Permohonan imigran untuk menjadi pencari suaka di Belanda melonjak sedikitnya satu kali lipat lebih banyak menjadi 46 ribu orang.

Negara dengan populasi 18 juta itu memperkirakan jumlah tersebut bakal meningkat menjadi sedikitnya 70 ribu orang pada tahun ini — melampaui angka tertinggi sebelumnya pada 2015.