Pemilu di Kepulauan Solomon Ditunda 1 Tahun, Warga Khawatir Kemunduran Demokrasi

Manasseh Sogavare terpilih jadi Perdana Menteri kepulauan Solomon. Foto: AFP/Robert Taupongi

Kepulauan Solomon akan mengundurkan pelaksanaan pemilu satu tahun lebih lambat dari yang dijadwalkan sebelumnya.

Usulan penundaan pemilu ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, pada Kamis (8/9). Ia berhasil mengumpulkan suara mayoritas untuk menunda pelaksanaan pemilu di negara itu hingga paling cepat pada 2024 mendatang.

Parlemen Kepulauan Solomon awalnya berencana akan menggelar pemilu pada Mei 2023 tahun depan. Namun, Sogavare beralasan bahwa pemerintahannya tidak dapat menyelenggarakan pemilu sekaligus menjadi tuan rumah Pacific Games di tahun yang sama.

Manasseh Sogavare terpilih jadi Perdana Menteri kepulauan Solomon. Foto: AFP/Robert Taupongi

Manasseh membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota parlemen untuk mengamandemen konstitusi dan RUU baru yang akan memberikan setidaknya tujuh bulan tambahan kekuasaan.

Usulan Manasseh itu lantas menuai kontra di kalangan masyarakat dan oposisi. Banyak yang menilai kebijakan itu sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Kepulauan Solomon.

Situasi semakin diperkeruh dengan keterlibatan China sebagai negara penganut pemerintahan otokratis yang sekarang dekat dengan Kepulauan Solomon.

Pemerintahan Sogavare Mengubah Kultur Demokrasi Jadi Tirani

Pemimpin oposisi, Matthew Wale, menuding pemerintahan Sogavare telah mengubah kultur demokrasi menjadi tirani. Wale menggambarkan rencana pengunduran pemilu tersebut sebagai skema Sogavare untuk terus berkuasa.

"Rakyat Kepulauan Solomon harus dan akan mengingat hari yang menyedihkan ini ketika pemerintah menyalahgunakan parlemen tanpa alasan yang layak, tetapi perebutan kekuasaan oleh perdana menteri,” kata Wale, seperti dikutip dari AFP.

Sejumlah petuga kemanan berjaga di depan gerbang Parliamnet House selama konferensi pers politikus Manasseh Sogavare di Honiara, Kepulauan Solomon. Foto: AFP/Robert Taupongi

Usai RUU itu diumumkan, warganet Kepulauan Solomon mulai melontarkan komentar negatif terhadap pemerintahan Sogavare dan di antaranya ada pula yang berdemo di jalanana ibu kota Honiara.

"Ini akan menjadi preseden buruk bagi parlemen masa depan," ungkap salah seorang warga Kepulauan Solomon.

Menyikapi hal ini, aparat keamanan dikerahkan ke jalananan untuk mengamankan situasi. Mereka khawatir akan terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Chinatown akhir tahun lalu.

Asap mengepul dari gedung-gedung yang terbakar selama protes di ibu kota Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (25/11). Foto: Australian Broadcasting Corporation via AP

Menurut para ahli, pemerintahan di bawah kepemimpinan Sogavare semakin terlihat mengarah ke arah otokratis.

Musababnya, Sogavare sempat mengancam akan melarang masuknya jurnalis asing, menyerang lembaga penyiaran publik negara, dan mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke China.

Penulis: Thalitha Yuristiana.