Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Pemkot Semarang Buat Sistem Terintegrasi, Percepat Penanganan Banjir
22 April 2024 12:03 WIB
ยท
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
"Kemarin saya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bappeda, BPKAD kemudian dinas-dinas teknis ada dari DPU, Disperkim, Distaru, DLH. Tujuannya untuk menyatukan atau menyinkronkan persepsi," ujar Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di kediamannya, Minggu (21/4).
"Langkah pertama, saya minta untuk dilakukan integrasi sistem. Nanti Diskominfo akan mengomandani, dan sosialisasi juga nantinya oleh Humas," kata dia.
ADVERTISEMENT
Mulai dari membuat integrasi sistem pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan yang meliputi tata ruang, tipologi kawasan, DED perumahan dan saluran serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Tak hanya itu, Kominfo juga diminta membuat pengembangan sistem pemantau sungai, untuk memonitor debit air, sedimentasi, dan rumah pompa.
"Untuk pembuatan sistem terintegrasi, harapannya bisa selesai secepatnya. Hal ini karena di masing masing dinas itu sudah punya data, tinggal menginput saja. Tinggal 'nyekrup-nyekrupkan', paling tidak selesai dalam dua minggu," bebernya.
Terkait penanganan banjir dan longsor yang belum optimal di perumahan. Dirinya mengakui jika hal ini karena masih banyak perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Baik berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah kota.
ADVERTISEMENT
"Perumahan kalau sudah selesai, Fasum harus diserahkan Pemerintah Kota, sehingga jika terjadi permasalahan seperti contoh di beberapa perumahan longsor, jalan amblas. Kami bisa melakukan tindakan intervensi," ujarnya.
Kemudian, kata dia, ada pula usulan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan sertifikat sungai. "Jadi nanti sungai di Semarang akan punya sertifikat. Misal sepanjang sungai hingga sepadan ini harusnya tidak ada bangunan dan perubahan tata ruangnya," imbuh dia.
Dia menyebut akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN ). "Soal sertifikat sungai ini nanti kita akan ketemu dengan kepala BPN. Akan kami inventarisasi mana saja sungai-sungai yang milik pemerintah, termasuk anak anak sungai. Seperti kali banger semua kita inventarisir sehingga bisa kita sertifikatkan," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan pengembangan sistem wasdal (pengawasan dan pengendalian) sampah.
"Hasil tinjauan beberapa waktu lalu ditemukan banyaknya sampah-sampah menumpuk dan masuk ke rumah pompa, sehingga menghambat air untuk dipompa ditarik ke sungai. Nah ini juga harus ada terintegrasi juga," tuturnya.
Pemkot akan menambah CCTV di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta mengembangkan sistem tracking truk pengambil sampah. "Untuk DLH kami beri masukan agar ada peremajaan kontainer dan truk sampah. Kalau truk sudah jelek kan bisa karoseri. Tetapi tetap harus melakukan pendataan-pendataan lagi," imbuh dia.
Terakhir, kata Mbak Ita, Pemkot akan membuat blue print irigasi. Blue print ini akan berisi masterplan saluran dan jalan serta tata kota Semarang. "Kita lakukan agar terintegrasi agar teman-teman dinas tidak berjalan sendiri sendiri," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang, Sunarto mengaku akan segera melaksanakan arahan Wali Kota Semarang untuk membuat sistem terintegrasi.
"Diskominfo sebagai penunjang untuk mewujudkan konsep-konsep itu agar bisa terintegrasi dan berkolaborasi melalui sebuah sistem," ujar Sunarto.
Terkait dengan sungai, lanjut Sunarto, Diskominfo akan menyiapkan sistem pengawasan dengan teknologi dengan memasang CCTV analitik di sungai-sungai dan titik rumah pompa.
"Termasuk CCTV analitik di tempat pembuangan sampah, untuk memantau apakah bak-bak sampah sudah penuh. Mengecek volume sampah, hingga memonitor mobilitas pekerja dengan sistem tracking," sebutnya.
(LAN)