Peneliti LIPI Nilai Wacana Rektor Asing Ironi Dunia Pendidikan

Siti Zuhro. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Wacana Presiden Jokowi mendatangkan rektor asing menuai kritik dari banyak kalangan. Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, menilai wacana tersebut merupakan ironi dunia pendidikan.

Sebab, kata dia, mendatangkan rektor asing seperti tidak lagi percaya dengan kapasitas SDM dalam negeri.

"Kalau Indonesia sampai mengimpor rektor, itu ironi bagi kita tentu dalam konteks dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan jumlah SDM,” ungkap Siti di temui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (3/8).

Menurut Siti, Indonesia punya SDM yang mumpuni dan banyak tersebar di luar negeri. Namun sayang, kata dia, pemerintah tidak memperhatikan itu. Bukannya memulangkan tenaga profesional asli Indonesia di luar negeri, pemerintah malah ingin membawa orang asing.

"Kalau mau dilakukan, fit dan proper tes terhadap calon-calon rektor di dalam negeri, itu luar biasa banyak yang kualitas. Jangan lupa juga, orang Indonesia yang intelektual yang dipekerjakan di luar negeri banyak sekali di kampus-kampus terkenal," ujar Siti.

Siti tidak menampik saat ini kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan pendidikan di negara maju. Namun, itu bisa diperbaiki dengan upaya yang serius dari pemerintah dalam mendukung pengembangan SDM para akademisi.

Menurutnya, selama ini pemerintah belum cukup serius dalam mendukung pengembangan pendidikan dan penelitian di Indonesia. Hal itu dilihatnya dari minimnya anggaran negara terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

"Berpihakah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap akademisi, kampus, dunia penelitian? Artinya apa? Kalau memang berpihak, punya empati yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, semestinya anggaran untuk riset, anggaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada itu dibesarkan. Jangan mau 0,9 (persen) dari APBN untuk keseluruhan se-Indonesia ini. Jadi harus ada keberpihakan itu kepada pemerintah sendiri," ujar Siti.

Siti juga menekankan perlunya evaluasi dalam hal birokrasi pendidikan. Ia mensinyalir masih terdapat proses birokrasi yang tidak fair dalam hal perekrutan rektor-rektor di perguruan tinggi. Hal itu baginya mesti menjadi konsen pemerintah, melampaui pemikiran tentang rektor impor.

"Bagaimana rektor direkrut di Indonesia. Bagaimana bisa seperti itu sehingga seorang yang bagus sebagai rektor malah tidak lolos. Jadi kita harus intropeksi," tegasnya.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir mengklaim telah mengantongi restu dari Presiden Jokowi soal usulan rektor asing memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Nasir usai menghadiri Pengambilan Sumpah Dokter Baru ke 277 Periode II Tahun 2019 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (1/8). Menurutnya, Jokowi menyambut baik rencana tersebut.

"Saya sampaikan secara lisan kepada bapak Presiden, beliau setuju," ujar Nasir.