Perang Saudara Pecah di Sudan, Paramiliter Rebut Istana Presiden hingga Bandara

Seseorang yang mengenakan bendera Sudan berdiri di depan tumpukan ban yang terbakar selama protes terhadap prospek pemerintahan militer di Khartoum. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH/REUTERS

Sudan sedang berkecamuk. Baku tembak antara pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan angkatan militer negara di Afrika Utara itu pecah pada Sabtu (15/4).

Sejumlah objek vital nasional seperti bandara, situs militer, hingga istana presiden pun dilumpuhkan.

Dikutip dari Reuters, dalam sebuah pernyataan tertulis RSF mengatakan pasukannya saat ini tidak hanya telah mengambil alih istana presiden, tetapi juga kediaman Panglima Angkatan Darat Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Bandara Internasional Khartoum di ibu kota.

Selain itu, RSF telah menduduki dua bandara lain di wilayah utara dan selatan, yakni bandara di Kota Merowe dan El-Obeid. Pangkalan militer di Kota Merowe pun saat ini telah dikepung dan ditembaki dengan senjata berat.

Adapun pecahnya baku tembak ini menyusul ketegangan yang telah berlangsung selama berhari-hari antara militer Sudan dan RSF.

Demonstrasi di Khartoum, Sudan. Foto: REUTERS/Umit Bektas

Sejak Kamis (13/4), perpecahan antara kedua kubu muncul ke permukaan, ketika pasukan militer Sudan mengatakan bahwa baru-baru ini — terutama di Kota Merowe, terjadi pergerakan ilegal oleh RSF yang berlangsung tanpa koordinasi.

Beberapa hari berselang, RSF mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa militer Sudan telah melakukan kekerasan terhadap warga yang tinggal di bagian utara.

Pihaknya menilai militer Sudan telah melakukan serangan brutal dan menyerukan agar tindakan itu dikutuk — perang saudara pun tak terhindarkan.

Lebih lanjut, RSF merupakan sebuah kelompok paramiliter berpengaruh di Sudan yang dibentuk sejak perang Darfur tahun 2013 dan dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama ‘Hemedti’.

Dia telah menempatkan dirinya di barisan terdepan dalam menentang transisi pemerintahan yang direncanakan menuju negara demokrasi. Adapun sejak Juli 2019, Sudan berada dalam situasi peralihan dari pemerintahan yang dipimpin oleh militer menuju pemerintahan sipil demokratis.

Situasi yang terjadi di Sudan saat ini sekaligus memicu kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi yang dapat merusak segala upaya yang telah berjalan lama untuk mengembalikan pemerintahan sipil setelah perebutan kekuasaan dan kudeta militer.