Perlintasan Kereta di Ciroyom Bandung Ditutup, Pedagang Minta JPO Dibangun

Aksi protes pedagang di sekitar Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 157 Ciroyom yang meminta segera dibangun JPO. Foto: Dok. Humas KAI Daop 2 Bandung

Sejumlah pedagang berdemo di dekat perlintasan kereta api Ciroyom, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Senin pagi (25/11). Mereka menuntut jembatan penyeberangan orang (JPO) segera dibangun menyusul ditutupnya jalur perlintasan kereta api Ciroyom.

Jalur perlintasan kereta itu resmi ditutup saat flyover Ciroyom diioperasikan pada 23 Oktober 2024. Penutupan tanpa adanya JPO itu berdampak terhadap aktivitas pedagang di sana.

“Kan perjanjiannya sebelum JPO dibangun, ini kan (jalur rel) belum ditutup gitu, jadi warga dan pedagang pada ngeluh harus muter dulu,” kata pedagang ayam di pasar tumpah Ciroyom, Iwan, ditemui di lokasi.

Menurutnya kondisi itu juga berdampak pada omzet para pedagang. Dia mengatakan, semenjak perlintasan ditutup, pendapatan pedagang menurun signifikan.

“Jadinya rugi semuanya, dari 100 persen misal jadi 20 persen turunnya kan 80 persen,” kata dia.

Aksi protes pedagang di sekitar Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 157 Ciroyom yang meminta segera dibangun JPO. Foto: Dok. Humas KAI Daop 2 Bandung

Sementara itu, Nanang, penjual batagor di sekitar kawasan rel, bilang dirinya mesti berputar terlebih dahulu melewati flyover dengan mendorong gerobak.

“Ini jalan aktif mau pagi siang sore dan malam pun ini aktif, makannya saya penginnya sih dibuka lagi sebelum JPO jadi dan bisa dilewati para warga sama pedagang,” ucapnya.

Demo terjadi sejak Senin pagi. Massa membongkar sejumlah patok beton yang dipasang di sekitar perlintasan rel.

Pantauan kumparan di lokasi Senin sore, patok-patok beton itu telah berdiri kembali. Namun, ada spanduk bertuliskan "Segerakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)".

Penjelasan Kelurahan Ciroyom

Lurah Ciroyom, Agus Firmansyah, mengatakan pihaknya mengetahui adanya aksi tersebut. Namun, dia mengaku, pihaknya tidak menerima pemberitahuan secara administratif atas aksi yang dilakukan hari ini.

“Yang kami ketahui adalah massa aksi menuntut segera dibangunnya jembatan penyeberangan orang. Karena ketika difungsikan flyover, saat ini JPO belum tampak,” katanya.

Meski begitu pihaknya tetap memantau jalannya aksi bersama aparat polisi dan TNI.

“Kami di sini didampingi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas, memonitor jalannya aksi lancar. Dan mungkin tersampaikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan massa aksi,” ucap dia.

Flyover Ciroyom yang akan mulai beroperasi mulai 23 Oktober 2024. Selasa, (22/10) sejumlah rambu, marka, serta lampu telah terpasang sepanjang lintasannya. Foto: Robby Bouceu/kumparan

Mengenai pembangunan JPO di kawasan perlintasan kereta Ciroyom sendiri, Agus bilang rencananya akan dibangun pada 2025 mendatang. Hal itu berdasarkan informasi yang dia terima dari Balai Teknis Perkeretaapian.

“Informasi yang kami terima dari Balai Teknis Perkeretaapian, untuk pembangunan JPO ini yang semula jadi kesatuan dengan pembangunan flyover, itu dipastikan akan dibangun 2025. Mudah-mudahan di awal tahun 2025 bisa terlaksana secara konstruksi sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Tanggapan KAI Daop 2 Bandung

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, mengaku prihatin atas pembongkaran pintu perlintasan di kawasan Ciroyom yang sebelumnya telah resmi ditutup oleh DJKA Kemenhub, Balai Teknik Perkeretaan Kelas 1 Wilayah Jawa Barat.

Sebab menurutnya, penutupan perlintasan sebidang itu bertujuan untuk keselamatan masyarakat sekitar dan perjalanan kereta api.

Hal tersebut, kata Ayep sesuai dengan peraturan keselamatan transportasi yang berlaku seiring dengan pengoperasian flyover Ciroyom dan diresmikan oleh Pj Wali Kota Bandung pada saat bersamaan.

"PT KAI Daop 2 Bandung prihatin dan sangat menyesalkan kejadian tersebut karena langkah tersebut bertentangan dengan upaya bersama untuk mewujudkan transportasi yang aman dan tertib yang disepakati sebelumnya" kata Ayep.

Terkait keinginan warga untuk pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Ciroyom, Ayep mengatakan hal itu menjadi program prioritas DJKA dan bakal dilaksanakan pada 2025 mendatang.

"Pembangunan dan pengoperasian JPO akan dilaksanakan di tahun 2025," katanya.