Pesan Dino untuk Jokowi: Post Power Syndrome Pasti Ada, tapi Jangan Menggerogoti

Dino Patti Djalal (Founder FPCI) menjadi komentator pada acara nonton bareng debat capres di YouTube kumparan, yuk! Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wamenlu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, memberikan 'imajinasi'-nya tentang pesan-pesan untuk Presiden Jokowi yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Oktober 2024.

"Pada tanggal 20 Oktober 2014 saya persis berada di samping SBY ketika beliau meninggalkan Istana. Momen yang sama ketika Pak Jokowi masuk ke Istana untuk memulai jabatan beliau," kata Dino dalam keterangan videonya, Rabu (25/9).

Kata pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini, sejarah kembali berulang. Tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi akan meninggalkan Istana, selanjutnya digantikan oleh Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan awak media saat blusukan di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/9/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Seandainya Presiden Jokowi bertanya kepada Presiden SBY, apa tips untuk mengakhiri masa jabatan, Dino punya bayangan.

Dino berimajinasi apa saja yang bakal disampaikan SBY. Yang pertama disebut langsung soal Jokowi harus bersyukur dan menerima 'waktunya' sudah berakhir.

"Terimalah kenyataan bahwa era kita sudah berakhir. Dan terimalah kenyataan ini dengan bulat, dengan ikhlas, dengan bersyukur, bahwa kita telah memberikan yang terbaik," kata Dino.

Menurutnya, Jokowi harus menyadari legacy bukan hanya sekadar survei soal tingkat kepuasan. Ia juga meyakini SBY akan mengingatkan soal post power syndrome.

"Dan ingat legacy kita tidak dilakukan oleh survei sesaat. Biarlah rakyat dan sejarah yang menilai kita. Post power syndrome pasti akan ada karena ini terjadi pada semua yang turun, tapi itu tidak boleh menggerogoti kita," ujarnya.

SBY mengajak Jokowi tur di Istana 19 Oktober 2014 Foto: REUTERS/Adi Weda/Pool

Yang terpenting lainnya, menurut Dino, adalah soal Jokowi tak boleh mengambil keputusan strategis di akhir-akhir kepemimpinannya. Semua Presiden Terpilih pasti punya agenda dan kebijakan tersendiri.

"Jangan mengambil keputusan strategis apa pun baik di bidang personel pemerintah maupun kebijakan. Sewaktu SBY menjadi presiden pada tahun 2004 misalnya, SBY tidak menjalankan keputusan pengangkatan Panglima TNI yang dilakukan oleh presiden sebelumnya hanya beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir," urai dia.

"Ingatlah Presiden Terpilih itu mempunyai mandatnya tersendiri. Bahkan mandat yang sangat masif sebagai pemimpin yang mengantongi suara yang paling banyak dalam Pemilu di seluruh dunia."

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Sebagai pemimpin, kata Dino, Presiden Terpilih Prabowo nanti pasti mempunyai agenda, preferensi, dan pilihan sendiri.

"Kita tidak boleh mengatur-atur atau mengutak-atik atau mempengaruhi opsi-opsi kebijakannya. Let him decide, it's President Prabowo's time," tutupnya.