PKB soal KAMI: Koalisi Orang-orang yang Kalah dalam Pilpres 2019

Abdul Kadir Karding Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hari ini resmi dideklarasikan oleh sejumlah tokoh nasional. Mulai dari Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, Ichanuddin Noorsy dan lain-lain.

Merespons hal itu, politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai deklarasi KAMI tak lepas dari kekecewaan atas hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi.

"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan. Lanjutan karena jagoannya kalah," kata Karding kepada wartawan, Selasa (18/8).

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV

Karding berpendapat, dari sisi demokrasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh KAMI boleh dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

"Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif," sebut mantan Sekjen DPP PKB itu.

Karding menilai, KAMI tujuannya lebih kepada oposisi bagi pemerintah. Kalau tujuannya untuk kritik, menurut Karding, mesti ada tawaran solusi konkret atas masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.

"Koalisi semacam ini karena kita tahu tujuannya sebenarnya lebih pada oposisi bagi pemerintah kalau melihat gelagatnya," kata Karding.

"Yang lebih penting adalah bagaimana di era pandemi ini kita semua bergotong royong, bahu membahu, ikut menyelesaikan masalah yang ada termasuk penderitaan masyarakat yang terjadi karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik dan sebagainya, mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret," imbuhnya.

Meski demikian, Karding mengatakan, di dalam negara demokrasi KAMI tak boleh dilarang, namun dia berharap kritik dan pendapat yang dibangun disertai solusi konkret.

"Di negara demokrasi tentu koalisi seperti ini tidak boleh dilarang, tetapi harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatkan demokrasi kita," tandas Karding.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.