PKS: 7.300 Pekerja Migran dari Malaysia Dipulangkan, Jangan Sampai Impor Corona

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbaris sebelum keberangkatan di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (2/6). Foto: Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO

Pemerintah berencana memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia atau PMI dari Malaysia. Pemulangan dilakukan mulai Juni hingga Juli 2021. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mengingatkan pemerintah.

Netty meminta pemerintah mengawal pemulangan PMI secara ketat, mengingat Malaysia mengalami lonjakan kasus COVID-19.

“Saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus COVID-19. Pemulangan 7.300 pekerja migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas COVID-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air," kata Netty, Selasa (8/6).

"Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait," tambah dia.

Anggota Komisi IX DPR F-PKS, Netty Prasetiyani. Foto: PKS

Ketua Satgas COVID-19 PKS itu menambahkan, screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu masuk kedatangan PMI.

Selain itu, Netty berharap pemulangan PMI tidak menjadi importasi kasus COVID-19 di tanah air. Sebab di dalam negeri saat ini penularan COVID-19 mulai melonjak.

"Karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” beber istri Eks Gub Jabar Ahmad Heryawan ini.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut.

Ia meminta pemerintah harus memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya.

"Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," ujar Netty.