PKS: Data Kematian Corona Dihapus Seolah Kondisi Aman, Padahal Bom Siap Meledak

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Istimewa

Keputusan pemerintah menghapus indikator kematian dalam penanganan corona terus dikritisi khalayak luas. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher berpandangan dihapusnya angka kematian dari indikator penanganan corona tak punya dasar ilmiah.

"Angka kematian adalah indikator penting yang harus dihitung dalam penanganan pandemi. Pastikan setiap kebijakan harus ada landasan ilmiahnya. Jangan asal gampangnya saja," kata Netty, Rabu (11/8).

Netty mempertanyakan apa standar yang akan dipakai pemerintah jika angka kematian tak dipakai sebagai salah satu indikator. Dia menyebut seharusnya sistem input data yang perlu diperbaiki.

"Jika alasannya data kematian menyebabkan distorsi, maka benahi proses input dan sistemnya. Jika ada masalah data, saya yakin bukan hanya pada angka kematian, statistik data lain, juga perlu dipertanyakan," lanjut Netty.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, pengambil kebijakan akan terlena jika angka kematian dihapus. Sebab, seolah kondisi sudah aman padahal mengandung bom waktu.

Sejumlah warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

"Justru berbahaya kalau dikeluarkan dari indikator karena dapat membuat para pengambil kebijakan terlena. Seolah kondisi aman dan terkendali, padahal mengandung bom yang siap meledak," kata dia.

Dia menyebut dihapusnya angka kematian dari indikator penanganan COVID-19 harus menjadi kode keras bagi pemerintah agar mengembalikan penanganan pandemi kepada pihak atau lembaga yang tepat. Menurut dia, Kemenkes dan Satgas COVID-19 harus menjadi komandan penanganan corona.

“Saya tidak bosan menyampaikan bahwa leading sector penanganan pandemi adalah Kemenkes dan Satgas COVID-19. Jangan serahkan urusan bencana kesehatan ini kepada pihak atau lembaga yang bukan bidangnya," ujar Netty.

Dengan begitu, ia berharap pemerintah tidak mengulangi lagi membuat kebijakan pandemi yang tidak berdasar.

"Penanganan pandemi menyangkut keselamatan ratusan juta rakyat. Jika salah dalam membuat kebijakan, taruhannya adalah nyawa rakyat. Tolong selipkan jiwa welas asih, empati dan kasih sayang dalam memutuskan setiap kebijakan," tutupnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: