Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
PKS Sarankan Jokowi Nonaktifkan Gus Yahya dari Wantimpres
16 Juni 2018 0:32 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:08 WIB
ADVERTISEMENT
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Nasir Djamil menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan KH Yahya Staquf atau Gus Yahya dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, kunjungan Gus Yahya ke Israel atas nama pribadi tidak bisa dibenarkan, karena bagaimana pun Gus Yahya sedang menjabat sebagai Wantimpres dan Khatib Am PBNU.
"Saya sih berharap barang kali Presiden Jokowi perlu memikirkan untuk menonaktifkan sementara Yahya Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden," kata Nasir Djamil dalam acara open house Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (15/6).
Dengan penonaktifan tersebut, diharapkan bisa meredakan publik yang terlanjur marah atas sikap Gus Yahya memenuhi undangan American Jewish Commite (AJC) ke Israel. Padahal, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik apa pun.
Selain itu, penonaktifan itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi siapa pun untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih lagi mnyangkut kebijakan politik luar negeri.
ADVERTISEMENT
"Ya untuk meredakan publik. Meredakan tudingan-tudingan negatif terhadap pemerintah," ucapnya.
Politikus PKS ini juga meminta kepada Gus Yahya menjelaskan kepada publik mengenai pembahasan apa saja dibicarakan selama di Israel. Karena tak bisa dipungkiri, kehadiran Gus Yahya ke Israel memantik reaksi dari publik.
"Yang sayang itu kan organisasi yang ada di belakang Kiai Yahya, baik sebagai Wantimpres mau pun yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya pikir memang harus ada klarifikasi secara jujur kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.