PKS soal Perpanjangan PPKM: Petugas Mulai Kendor, Masyarakat Mulai Jenuh

Petugas gabungan mengatur lalu lintas kendaraan dari luar kota saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Kebijakan diambil menyusul tingkat penularan virus corona yang masih meningkat beberapa hari terakhir.

Meski begitu, kebijakan perpanjangan PPKM ini mendapat sejumlah kritikan, salah satunya dari anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher.

Menurut Netty, sejauh pelaksanaan PPKM, ia melihat belum terjadi perubahan signifikan dan sulit menekan penyebaran. Baginya, langkah yang paling efektif adalah kebijakan PSBB secara total.

"Menurut saya, perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB Total," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (23/1).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Pribadi

Sebab, sejauh ini kebijakan PPKM tetap saja tak bisa mencegah terjadinya kerumunan. Apalagi, masih banyak protokol kesehatan yang dilanggar.

"Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi. Tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik. Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa prokes," jelas Netty.

"Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat," tambahnya.

Dari evaluasi yang dilakukan selama PPKM, pengawasan terhadap pelanggar prokes pun dinilai justru melemah. Di sisi lain, masyarakat juga sudah mulai jenuh dengan aturan pembatasan kegiatan yang tak berujung efektif.

"Pertama, perpanjangan PPKM Jawa Bali ini berada dalam situasi dilematis. Pada satu sisi, angka kasus terus menanjak tinggi, nyaris tembus 1 juta. Namun, di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil," ungkap Netty.

Satgas COVID-19 Kota Bandung menyegel toko yang melanggar sejak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Foto: Humas Pemkot Bandung

"Petugas nampak mulai kendor dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga," lanjut dia.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan PSBB total, seperti yang dilakukan pada awal-awal masa pandemi corona.

Di samping itu, dia juga meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T, serta edukasi kepada masyarakat agar selalu taat protokol kesehatan.

Termasuk mendukung inovasi-inovasi peneliti dalam negeri yang sudah membuat berbagai alat dalam mempermudah testing, seperti GeNose C19 buatan UGM. Dengan adanya alat ini, diharapkan bisa membuat masyarakat lebih mudah mengakses pengetesan corona, dan harganya yang lebih terjangkau.