PM Hungaria Tak Terima Dituntut Eropa atas UU Kontroversial Anti-LGBT

PM Hungaria, Viktor Orban Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, memprotes tindakan hukum yang diambil oleh Komisi Eropa terhadap Undang-undang Anti-LGBT kontroversial Hungaria.

Pada Jumat (16/7), Orban mengungkapkan bahwa tindak hukum yang disebut sebagai “infringement action/procedures” adalah sebuah perundungan terhadap negaranya.

“Ini (tindakan hukum UE) adalah pengacauan yang dilegalkan … pendirian Komisi Eropa sangat memalukan,” tegas Orban dalam siaran radio lokal Hungaria, seperti dikutip dari Reuters.

Uni Eropa pada Kamis (15/7) memutuskan untuk menindak Hungaria secara hukum akibat pengesahan UU di Hungaria yang isinya melarang penyebaran materi pelajaran yang dianggap sebagai mempromosikan homoseksualitas atau pergantian gender di sekolah-sekolah.

Bendera warna pelangi LGBT dalam Diversity March tahunan di pusat kota Montevideo, Uruguay, Jumat (25/9/2020). Foto: MARIANA GREIF/REUTERS

“Komisi Eropa melayangkan prosedur hukum terhadap Hungaria dan Polandia terkait kesetaraan dan perlindungan hak-hak dasar manusia,” tulis Uni Eropa dalam keterangan pers, Kamis (15/7).

UE menuding pengesahan UU tersebut sebagai diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia kelompok LGBT, sementara Orban bersikeras meyakinkan mereka bahwa UU ini bertujuan untuk melindungi anak-anak.

Orban melanjutkan, debat ini menawarkan pemandangan “Kehidupan Eropa” dan apa yang terjadi di sekolah-sekolah di Jerman, kepada orang-orang Hungaria.

Ia menegaskan bahwa Hungaria tidak akan membiarkan aktivis LGBT “berbaris maju dan mundur” di sekolah-sekolah, mempromosikan materi yang ia sebut sebagai “Propaganda seksual”.

Organisasi pejuang HAM memprotes habis-habisan dan berdemonstrasi menolak pengesahan Undang-undang yang disebut oleh Presiden Komisi UE, Ursula von der Leyen, sebagai UU “aib”.

Orban menekankan bahwa Uni Eropa mencoba memaksakan kehendak mereka kepada Hungaria soal bagaimana anak-anak seharusnya dibesarkan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat tiba untuk pertemuan tatap muka kedua di Uni Eropa, di Brussels, Belgia, Kamis (1/10). Foto: Francisco Seco/Pool via REUTERS

Menurut PM Hungaria sejak 2010 ini, UU tersebut disahkan sebagai upaya membebaskan orang tua dalam memilih bagaimana cara mereka membesarkan anak-anak mereka.

Dalam dua pekan belakangan, papan billboard biru besar di penjuru Hungaria memajang slogan-slogan bertuliskan “Apakah Anda kesal terhadap Brussels?” dan “Apakah Anda takut anak-anak Anda akan menghadapi propaganda seksual?”

Kampanye anti-LGBT Orban ini tampaknya akan menjadi kunci utama dalam platform politiknya pada pemilu Hungaria tahun depan.

Tindakan hukum ini juga menargetkan Polandia, usai sejumlah kota di negara tersebut mendeklarasikan mereka sebagai “Zona Bebas Ideologi LGBT”.