Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
PM Lebanon Tolak Campur Tangan Iran dalam Urusan Lebanon-Israel
18 Oktober 2024 16:29 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dalam sebuah wawancara, Ghalibaf mengatakan Teheran siap berunding dengan Prancis mengenai penerapan resolusi PBB dalam konflik di Lebanon selatan.
Resolusi PBB 1701 yang diadopsi pada 2006, mengatur agar wilayah perbatasan Lebanon selatan bebas dari pasukan bersenjata selain milik pemerintah Lebanon. Tujuannya untuk menjaga stabilitas di perbatasan dengan Israel.
Namun, campur tangan Iran dianggap Mikati sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon.
"Kami terkejut dengan posisi ini, yang merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan Lebanon dan upaya untuk membangun perwalian yang kami tolak," tulis pernyataan pemerintah Lebanon mengutip Perdana Menteri Najib Mikati, seperti dilaporkan Reuters.
Mikati menegaskan, implementasi Resolusi 1701 adalah tanggung jawab penuh Lebanon, tanpa perlu ada intervensi asing.
UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, telah bertugas sejak 2006 untuk memastikan wilayah tersebut bebas dari personel dan senjata selain yang dimiliki pemerintah Lebanon.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Israel menganggap UNIFIL dan tentara Lebanon gagal mengamankan wilayah tersebut.
Hizbullah, sebagai sekutu Iran di Lebanon, terlibat dalam perlawanan di perbatasan sebagai bentuk solidaritas terhadap konflik Gaza.
Iran pun terus mendukung Hizbullah dalam perjuangan mereka.
Namun, ketegangan di perbatasan kembali meningkat sejak Israel melancarkan operasi darat di Lebanon awal Oktober, setahun setelah ketegangan dengan Hizbullah kembali memuncak.
Dewan Keamanan PBB telah menyatakan kekhawatiran yang kuat setelah Israel menyerang beberapa penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan.
Sesuai mandatnya, misi penjaga perdamaian disahkan untuk beroperasi hingga 31 Agustus 2025.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan agar UNIFIL ditarik dari perbatasan.
Pada Senin (14/10), Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menilai mandat mereka tidak cukup kuat untuk menahan pergerakan Hizbullah.
ADVERTISEMENT