PODCASTLAB: Sawit Indonesia Diadang Eropa, Kita Bisa Apa?

18 September 2024 13:45 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Uni Eropa menerapkan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang akan efektif Desember mendatang. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan produk yang diperdagangkan di pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
ADVERTISEMENT
Sayangnya, EUDR mengadang perkembangan industri sawit di Indonesia karena Uni Eropa menganggap produksi sawit Indonesia dilakukan dengan deforestasi. Petani sawit menilai EUDR sebagai penghambat perdagangan.
Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan apakah EUDR hadir memang karena masalah lingkungan atau persaingan produk sawit Indonesia dengan produk nabati di Eropa?
Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Yuri O. Thamrin, mengatakan, hubungan Uni Eropa dengan Indonesia sejauh ini masih terjalin sangat baik. Namun dia merasa Uni Eropa memang sedikit pelik terkait sejumlah aturan, termasuk terkait sawit.
Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Yuri O. Thamrin. Foto: kumparan
Yuri mengatakan, tak hanya Indonesia, tetapi negara mana pun tak siap dengan adanya aturan EUDR. Bahkan, aturan ini juga dapat menjadi mimpi buruk bagi perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
Untuk membahas lebih jauh terkait aturan EUDR dan dampaknya bagi industri sawit Indonesia, kumparan menghadirkan PODCASTLAB bersama Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Episode 3 bertajuk “Sawit Indonesia Diadang Eropa, Kita Bisa Apa?” di YouTube kumparan, dengan narasumber Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Yuri O. Thamrin.
Yuri berdiskusi dan berbagi pandangan soal isu sawit dan aturan EUDR, dengan dipandu VP of Content Strategy and Innovation kumparan Ikhwanul Habibi dan jurnalis kumparan Laras Kiranasari.
PODCASTLAB bersama IPOSS Episode 3 bertajuk "Sawit Indonesia Diadang Eropa, Kita Bisa Apa?" di YouTube Kumparan, dengan narasumber Dubes RI untuk Uni Eropa 2016-2020, Yuri O. Thamrin. Foto: kumparan