Polemik Nama Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta

Kemal Ataturk, atau Mustafa Kemal. Foto: AFP PHOTO

Rencana perubahan nama salah satu jalan di DKI Jakarta menjadi Mustafa Kemal Ataturk menuai polemik. Nama presiden pertama Turki itu dinilai hanya akan mencederai perasaan umat Islam di Indonesia.

Munculnya wacana nama Atatürk menimbulkan pro-kontra. Sebab, Atatürk adalah tokoh sekuler di Turki.

Sejumlah penolakan terkait hal ini bermuculan dari sejumlah pihak. Misalnya, datang dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas.

“Bagaimana mungkin sebuah negara yang bernama Indonesia yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu pemerintahnya akan menghormati seorang tokoh yang sangat sekuler dan melecehkan agama Islam yang menjadi agama dari mayoritas rakyat di negeri ini,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu, (17/10).

Mustafa Kemal Attaturk memang bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang menghapuskan sistem kekhalifahan di Turki pada 3 Maret 1924. Dengan aturan ini, sekolah berbasis agama dan pengadilan agama dilarang. Budaya Eropa kemudian diadopsi di negara tersebut.

Dr. H. Anwar Abbas, Ketua Dewan Pengawas Syariah Layanan Syariah LinkAja dalam Milad 1 tahun layanan syariah LinkAja (19/4/2021). Foto: Dok. LinkAja

Dengan cara itu, Ataturk menjadikan wajah Turki sebagai negara sekuler. Agama dan urusan publik ia pisahkan seperti dalam demokrasi di negara-negara barat. Di tangan Ataturk pula, Al-Quran untuk pertama kalinya diterjemahkan dalam bahasa Turki dan kalender Islam diubah menjadi kalender masehi.

Penolakan Anwar Abbas pun dapat dipahami mengingat Ataturk dikenal tak dekat dengan Islam. Fadli Zon hingga PKS pun menyatakan menolak nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di Ibu Kota. Mereka justru mengusulkan nama tokoh Turki lain seperti Mehmed Al Fatih sebagai penggantinya.

Fadli Zon klaim bukti PKI dalang G30S. Foto: Youtube: Fadli Zon Official

Fadli Zon Usul Muhammad Al-Fatih Jadi Nama Jalan di Jakarta

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengapresiasi pemerintah Indonesia dan Turki yang saling memberikan nama jalan untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara.

KBRI Ankara meminta pemerintah Turki untuk menamai jalan di depan gedung baru mereka dengan nama Sukarno, sementara Turki --menurut Dubes RI-- mengusulkan Mustafa Kemal Ataturk menjadi nama jalan di Jakarta.

Namun, nama Kemal Attaturk memicu protes di dalam negeri karena dia tokoh sekular Turki. Protes juga dilayangkan Fadli Zon. Dia menilai pendiri negara Turki itu terlalu kontroversial.

“Saya apresiasi inisiatif KBRI Ankara yang mengusulkan nama Jalan Belanda menjadi Jalan Achmet Soekarno. Di jalan itu akan berdiri kantor KBRI yang baru. Ini langkah sangat bagus,” kata Fadli kepada kumparan, Senin (18/10).

“Nah, untuk resiprokalitas, pihak Turki kabarnya mengusulkan nama jalan juga, Mustafa Kemal Attaturk. Namun figur ini tak hanya kontroversi di Turki, tapi juga di Indonesia,” imbuh dia.

Seperti diketahui, Dinasti Turki Utsmani adalah kerajaan terakhir dalam peradaban Turki. Saat itu, panglima perang sekaligus pemimpinnya adalah Sultan Mehmet II. Runtuhnya Turki Utsmani sekaligus mengakhiri peradaban Islam di dunia.

Pada titik inilah Mustafa Kemal Attaturk memulai ide gagasan Turki sebagai negara sekuler. Perlahan, satu per satu simbol agama ia ganti dengan simbol peradaban modern.

Fadli menilai sosok Fatih Sultan Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih yang lebih pantas menjadi nama jalan di Jakarta. Menurut dia, tokoh tersebut sudah dikenal di Indonesia sehingga akan diterima dan tak memicu protes jika dijadikan nama jalan di Indonesia.

"Ia adalah sang penakluk Konstantinopel pada 1453 pada usia 21 tahun. Namanya tercatat sebagai conqueror termuda sepanjang sejarah, lebih muda dari Alexander the Great,” tandas dia.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi. Foto: Moh Fajri/kumparan

PKS DKI Tolak Nama Kemal Ataturk

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, menolak nama Mustafa Kemal jadi nama jalan di Jakarta sebagai timbal balik adanya nama Jalan Sukarno di Turki. Bila tak ada nama lain, lebih baik memakai nama pahlawan lokal.

“Banyak pahlawan kita yang bisa dijadikan nama jalan, banyak pejuang kita contohnya pejuang kalau di Jakarta Timur ya ada H. Darip misalnya, H. Darip yang tokoh Klender, itu juga pejuang kemerdekaan yang luar biasa. Maksudnya daripada diambil juga yang tidak jelas, tokoh sekuleris (Mustafa Kemal Ataturk),” kata Suhaimi saat dihubungi kumparan Senin, (18/10).

Menurut Suhaimi, masih banyak pahlawan Turki yang layak untuk dijadikan nama jalan, sebut saja Sultan Mehmet II atau sering disebut Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih merupakan tokoh Islam sentral saat itu yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun.

“Misalnya Muhammad Al-Fatih, misalnya ya pejuang muslim di sana, untuk timbal balik itu ya. kalau enggak timbal balik ya pahlawan-pahlawan kita yang di apa namanya yang diangkat,” jelas pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Sekretaris Fraksi PKS DKI Jakarta, Achmad Yani, juga turut menolak dengan tegas Mustafa Kemal dijadikan nama jalan.

“Lebih baik menggunakan nama jalan mengambil dari nama para pahlawan Indonesia yang sudah jelas pengorbanannya untuk membela negara Indonesia. Hal ini sebagai penghargaan kepada para pahlawan dalam negeri atas jasa-jasanya,” jelasnya.

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Diminta Batalkan Barter Nama Jalan

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, turut menolak usul penamaan tokoh Turki tersebut di jalan Jakarta. Ia berpendapat sosok Attaturk sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia dan meminta Turki untuk mengusulkan nama lain.

“Sebaiknya cari tokoh yang lain saja. Attaturk adalah tokoh sekuler yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Kita serahkan dengan Erdogan untuk menyerahkan nama [yang lain],” kata Syaifullah kepada kumparan, Senin (18/10).

Lebih lanjut, Syaifullah menyarankan pertukaran nama jalan antara Indonesia dan Turki dibatalkan jika Turki ngotot memakai nama Attaturk sebagai nama jalan di Jakarta. Ia pun mewanti-wanti Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Ankara, Lalu Muhammad Iqbal, agar mengkaji betul usulan nama jalan dari Turki sebelum ditetapkan di Indonesia.

“Ambassador M Iqbal jangan ceroboh membarter nama jalan pendiri pemahaman sekularisme di Turki. Tanpa diberi nama jalan, hampir seluruh negara yang saya kunjungi sangat kenal dengan Sukarno,” tandasnya.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Belum Pasti Jadi Nama Jalan di Jakarta

Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, memastikan siapa tokoh Turki yang akan dijadikan nama jalan di Jakarta belum ditentukan.

Pemberian nama tokoh Turki di Jakarta merupakan resiprokal atas dijadikannya Sukarno jadi nama jalan di Ankara, Turki. Nama jalan itu akan berada di depan kantor KBRI di Ankara.

"Pemerintah Turki juga menganugerahkan nama jalan di depan kantor KBRI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno," ungkap Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers saat berkunjung ke Turki, 12 Oktober 2021.

Sebagai gantinya, nama dari Turki akan dipakai sebagai nama jalan di Jakarta.

"Sesuai tata krama diplomatik, kita akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama jalan Bapak Bangsa Turki. Yang akan menentukan nama jalannya bukan Pemerintah Indonesia dan juga bukan Pemda DKI. Pemerintah Turki yang akan menentukan nama jalan tersebut nanti," kata Iqbal dalam keterangan tertulis pada Minggu (17/8/2021).

"Kita masih menunggu usulan resmi nama jalan tersebut. Apa pun nama jalan itu nanti, pasti itu mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki," sambung dia.

Meski belum ada kepastian siapa yang akan dijadikan nama jalan, namun bisa saja Mustafa Kemal Atatürk dipilih. Atatürk merupakan presiden pertama dan pendiri Republik Turki.

“Kita tahu bahwa nama pendiri bangsa Turki adalah Mustafa Kemal Attaturk. Ia pendiri bangsa Turki, ‘Attaturk’ sendiri artinya adalah Bapak Bangsa Turki. Namun, kita masih menunggu usulan nama lengkapnya dari pemerintah Turki saat ini,” ungkap Iqbal saat dihubungi pada Kamis (14/10).

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, Selasa (25/5). Foto: PPID DKI Jakarta

Masih Dicari Solusi Terbaik

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa persoalan nama Jalan tersebut akan dicarikan solusi yang terbaik.

“Insyaallah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik supaya baik bagi semua termasuk hubungan kita dengan pemerintah Turki menjadi lebih baik,” ujar Riza kepada wartawan, Senin (18/10).

Selain itu, Riza menjelaskan, penamaan jalan itu termasuk bagian dari kerja sama antara RI-Turki. Untuk itu, diharapkan untuk saling membantu antar sesama.

“Kita juga saling membantu, saling menghormati. Nama presiden kita Pak Soekarno sudah ada di depan KBRI kita,” ungkapnya.

“Alhamdulilah sekarang giliran kita yang memberikan kesempatan nama tokoh daripada pemerintah atau negara Turki di Indonesia di Jakarta,” tambahnya.

Untuk itu, Riza meminta kepada para kelompok masyarakat untuk tetap saling menghormati untuk kepentingan bersama ke depannya dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah Turki.

“Kebetulan nama yang diusulkan dari mereka Atatürk, kita saling menghormati menghargai antar negara. Memang ada beberapa pendapat dari kelompok masyarakat yang kita juga harus hormati, dan kita perhatikan pertimbangan,” tutup Riza.