Politikus PDIP Hormati Gibran Mundur dari Walkot Solo: Bersiap Jadi RI-2

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membacakan surat pengunduran dirinya saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024). Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO

Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Surat pengunduran itu diserahkan Gibran kepada DPRD Solo, Selasa (16/7) dan sudah disetujui DPRD hari ini, Rabu (17/7).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengapresiasi tindakan Gibran. Menurutnya, Gibran wajar meninggalkan Solo dan pindah ke Jakarta untuk mempersiapkan diri sebelum dilantik menjadi Wakil Presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.

“Ya menjadi sesuatu yang wajar jika Mas Gibran meninggalkan Solo supaya mendapatkan, bukan sekadar suasana tapi mempersiapkan diri untuk menjadi orang kedua di republik,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Saya sangat menghormati, appreciate, dengan Mas Gibran yang mundur sebagai Wali Kota dan bersiap untuk memangku jabatan baru di bulan Oktober yang akan datang,” tuturnya.

Setelah tidak lagi aktif sebagai Wali Kota Solo, Gibran akan segera pindah ke Jakarta.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/9). Foto: Zamachsyari/Kumparan

Diduga Bakal Ada Manuver dari Gibran

Sementara politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pindahnya Gibran ke Jakarta untuk mempermudah manuver politik mempersiapkan Pilkada serentak 2024.

“Para politisi cenderung berperilaku pragmatis realistis dengan pertimbangan maksimisasi peran yang bisa dimainkannya,” katanya saat dihubungi terpisah.

Meski tak lagi menjadi wali kota, tapi Gibran masih blusukan di Solo. Gibran mengunjungi di kawasan kumuh di wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, untuk belanja masalah.

Gibran blusukan di kawasan kumuh untuk belanja masalah sekaligus mengecek renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Foto: kumparan

Gibran blusukan di kawasan kumuh untuk belanja masalah sekaligus mengecek renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Foto: kumparan