Politikus PDIP: Kita Terlalu Asyik dengan Quick Count, Rekapitulasi KPU Kacau

Konferensi pers Direktur Kominfo dan Jubir TPN Ganjar-Mahfud Tomy Aryanto, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, dan Anggota Kedeputian Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Heru Muzaki. Foto: Fadlan/kumparan

Politikus PDIP, Aria Bima, menyebut ada banyak saksi dari paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang usul agar formulir C1 KPU tak diteken karena diduga ada kecurangan di proses pemungutan suara. Aria Bima mengungkapkan ada anomali suara yang terjadi di lapangan.

"Banyak usulan-usulan untuk tidak ada tanda tangan di PPS, di KPPS. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali," kata Aria di Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

"Bagi yang tanda tangan pun, hanya mau itu sebagai penandatanganan tabulasi rekap suara. Tapi bukan berarti menghilangkan berbagai kecurangan H-1 pada saat sebelum ada kejadian di TPS," lanjutnya.

Preskon TPN Ganjar-Mahfud tanggapi Sirekap KPU yang bermasalah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Dia menyebut banyak pihak yang terlalu fokus melihat proses perhitungan cepat (quick count) dan mengabaikan proses rekapitulasi suara yang bermasalah

"Setelah mereka menandatangani hasil perhitungan di KPPS, rekapnya pun dikacaukan, ini kan kacau ini, kita terlalu diasyikkan dengan quick count tapi penghitungan rekap di KPU menjadi kacau," tutur Aria.

Saat ini, kata Aria, ada dua pandangan yang muncul apakah rekapitulasi perlu dihentikan atau diungkap langsung kepada publik seperti quick count.

"Jadi ini yang ada dua persepsi, apakah perlu ditampilkan seperti quick count itu rekapnya, atau dihentikan dulu supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap," tutupnya.