Politikus PDIP soal Jokowi Bagi 67 Jabatan ke Pendukung: AS Lebih Parah

Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Foto: Ricad Saka/kumparan

Jokowi-Ma'ruf mendapat sorotan soal model pemerintahan yang dinilai senang bagi-bagi 'jatah' kursi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2019 hingga 2022 melaporkan ada total 67 pendukung Presiden Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin yang mendapat jabatan strategis di pemerintahan.

Diprediksi jumlah kursi yang dibagi-bagi juga akan terus bertambah. Mengingat masa pemerintahan Jokowi masih berakhir dua tahun lagi atau 2024 nanti.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah melihat fenomena itu hal yang lumrah. Bahkan, pria yang akrab disapa Said Didu itu membandingkan dengan situasi di Amerika Serikat.

"Di Amerika lebih parah. Kenapa enggak gugat Amerika? Semau-maunya diambil oleh Trump dan Biden. Kalau gua enggak kenal lo, lalu gua angkat lu sebagai menteri maka gua akan dianggap gila oleh orang. Orang gak kenal kok. Gua nggak kenal lo, kan gila gua," tuturnya.

Iklim demokrasi di Amerika disebut sudah terbiasa membagi-bagi kursi jabatan kepada para pendukung Presiden yang terpilih. Bagi partai yang kalah, ungkapnya, akan mudah ditindas oleh partai yang menang. Sementara Indonesia dinilai tidak sejauh itu.

"Di negara sebesar Amerika lampion demokrasi sudah seperti itu kok. Semua diambil enggak tersisa. Kalau demokrat pemenangnya maka gigit jari republik. Republik pemenangnya gigit jari demokrat. Di kita tidak," tandasnya.

Sebelumnya, ICW mencatat sejak tahun 2019 hingga 2022, ada 21 pendukung Presiden Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin yang mendapat jabatan strategis di pemerintahan, ditambah 46 posisi di BUMN. Sehingga total ada 67 jabatan yang dibagikan.