Politikus PKB: Batalkan Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Jika Tak Rasional!

Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa

Politikus PKB Luqman Hakim mendesak Setjen DPR RI menjelaskan detil pengadaan dan pemilihan pemenang tender pengadaan gorden rumah Dinas DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. Jika Setjen DPR RI tak memiliki penjelasan yang masuk akal, maka ia meminta pengadaan gorden tersebut dibatalkan.

"Selama pihak Kesekjenan DPR tidak dapat memberi penjelasan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan, saya minta proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR tahun ini dibatalkan. Meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender," kata Luqman dalam pernyataannya, Selasa (10/5).

Menurut Luqman, sangat wajar apabila publik mempertanyakan mengapa PT Bertiga Solusi memenangkan tender pengadaan gorden, padahal perusahaan tersebut memberikan penawaran tertinggi. Adapun publik dinilainya perlu mengetahui gorden seperti apa yang akan dipakai hingga membutuhkan Rp 80 juta per rumah.

"Terkait kontroversi proses lelang dan penentuan perusahaan pemenang, saya sarankan pihak kesekjenan DPR membuka secara gamblang dan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan. Sehingga, masyarakat dapat menerima secara rasional besarnya anggaran yang ditawarkan perusahaan pemenang tender," ujar anggota Komisi IX itu.

"Menurut saya, sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya gorden seperti apa yang akan dibeli dengan harga di atas Rp 80 juta rupiah untuk setiap rumah dinas DPR," tambah dia.

Luqman menerangkan dari awal sudah menyarankan BURT DPR dan Sekretariat Jenderal DPR mengevaluasi dan cek ulang seluruh rumah dinas DPR terkait penggantian gorden. Sebab dari pengalaman pribadinya, penggantian gorden rumah dinasnya hanya menghabiskan Rp 30 juta.

"[Evaluasi] untuk apa? Agar diketahui kebutuhan yang sebenarnya berapa rumah yang kondisi gordennya sudah tidak layak dan harus diganti. Contoh, rumah dinas yang saya gunakan tidak perlu diganti gordennya, karena sudah saya ganti sendiri dengan biaya saya sendiri pada 2020 yang lalu," terangnya.

"Hanya satu kamar di rumah dinas saya yang belum saya ganti. Sekedar informasi, dari seluruh penggantian gorden di rumah dinas saya, minus 1 kamar, total biaya yang saya keluarkan hanya sekitar Rp 30 juta. Jauh di bawah harga yang direncanakan pihak Kesekjenan DPR saat ini," tambahnya.

Luqman menegaskan, pengadaan gorden rumah dinas yang tak masuk akal justru akan merusak citra para anggota DPR. Sekali lagi, ia meminta Setjen DPR membatalkan pengadaan gorden apabila tak transparan dan rasional.

Anggota Komisi III DPR Luqman Hakim Foto: Dok. Luqman Hakim

"Tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, maka proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR. Saya yakin banyak teman-teman anggota DPR yang merasa malu masalah gorden ini jadi kontrovers negatif di tengah masyarakat," paparnya.

"Jika tidak ada penjelasan yang masuk rasionalitas publik, batalkan saja proyek gorden itu!" pungkasnya.

Setjen DPR RI menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, dengan alokasi set gorden sekitar Rp 90 juta per rumah. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerangkan gorden perlu diganti karena sudah lapuk dan tak layak, dan ada permintaan penggantian oleh sejumlah anggota dewan sejak 2010.

Penganggaran ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena jumlahnya yang fantastis. Beberapa anggota DPR pun sempat meminta anggaran tersebut dikaji ulang.

Namun, tender tetap berlanjut dan PT Bertiga Mitra Solusi terpilih dari 49 peserta tender dengan tawaran tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.