Popularitas Terus Merosot, PM Jepang Bakal Reshuffle Kabinet

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadiri konferensi pers di kantor perdana menteri di Tokyo, Jepang, Rabu (13/12/2023). Foto: FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan rencananya untuk merombak susunan menteri dalam kabinet yang telah dibentuk sejak dia mulai menjabat pada Oktober 2021.

Rencana ini muncul, di tengah popularitas Kishida yang menurun ke angka terendah selama lebih dari dua tahun berkuasa dan kabinetnya yang diterpa skandal politik terkait penggalangan dana.

Dikutip dari Reuters, pengumuman besar yang telah lama beredar di kalangan masyarakat Jepang itu akhirnya dikonfirmasi Kishida dalam konferensi pers, pada Rabu (13/12).

Kishida mengatakan, reshuffle kabinet ke-100 Jepang ini dilakukan mulai besok, Kamis (14/12). Dia mengungkapkan pemerintahannya memiliki kesadaran kuat untuk mengatasi masalah pendanaan politik yang diduga telah dicurangi oleh beberapa menterinya.

Ketua Koalisi Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) - Partai Komeito (PKB) yang berkuasa, Natsuo Yamaguchi, mengatakan Kishida telah mengindikasikan bahwa Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno termasuk salah satu di antara deretan pejabat yang bakal dicopot.

Adapun Matsuno merupakan tokoh yang paling sering berkomunikasi dengan media terkait kebijakan-kebijakan baru Jepang. Dia pemegang salah satu jabatan paling kuat di pemerintahan.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadiri konferensi pers di kantor perdana menteri di Tokyo, Jepang, Rabu (13/12/2023). Foto: FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS

Menurut laporan media lokal, eks Menteri Luar Negeri Jepang yang menjabat sejak 2021 hingga 2023, Yoshimasa Hayashi, kemungkinan bakal menggantikan posisi Matsuno nantinya.

Selain Matsuno, empat menteri kabinet dan beberapa wakil menteri pun diperkirakan akan dicopot.

Sebab, jaksa penuntut sedang menyelidiki apakah anggota parlemen tertentu telah melakukan gratifikasi — menerima uang senilai ribuan dolar dari hasil penggalangan dana yang hilang dari rekening resmi LDP.

Sebelumnya, pejabat tinggi yang mengawasi proposal anggaran LDP, Koichi Hagiuda, telah mengundurkan diri menyusul dugaan skandal politik tersebut. Selain menyelidiki fraksi-fraksi yang terlibat dengan Kishida, jaksa penuntut juga membuka investigasi terhadap anggota parlemen dari fraksi eks PM Shinzo Abe yang wafat tahun lalu.

"Fraksi-fraksi tersebut diduga telah menyembunyikan ratusan juta yen dana politik selama bertahun-tahun dalam sebuah skema yang membuat beberapa anggota parlemen menerima hasil dari penjualan tiket ke acara-acara partai yang tidak tercatat dalam pembukuan," demikian laporan media lokal.

Hari ini juga, pemimpin oposisi utama Jepang dari Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP), Kenta Izumi, turut mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Kishida.

"Perdana Menteri, tidakkah Anda sadar bahwa LDP dan fraksi-fraksinya menyebabkan skandal yang tak tertandingi? Bukankah kurangnya kemampuan Anda dalam mengendalikan krisis adalah bencana?" kata Izumi menjelang pemungutan suara di parlemen.