PPP soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Inovasi Jalankan Demokrasi Murah

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono memberikan sambutan pada acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, merespons positif pernyataan Presiden Prabowo terkait perubahan sistem Pilkada di Indonesia.

Mardiono mengakui bahwa biaya Pemilu 2024 adalah yang tertinggi. Tak hanya pengeluaran partai saja yang besar, namun juga menjadi beban negara.

"Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara," kata Mardiono di sela Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12).

Oleh karena itu, Mardiono melanjutkan, perlu ide atau inovasi baru untuk menjalankan demokrasi. Namun dengan biaya yang minim.

"Memang kita butuh untuk membangun penguatan sebuah demokrasi, tetapi tidak boleh juga membebani rakyat. Sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi," ungkapnya.

Pasalnya, menurut Mardiono, masyarakat tak hanya membutuhkan produk politik.

"Tapi ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting," ujar dia.

Prabowo memberikan usulan ini dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo dalam pidatonya.