Prabowo Dorong Sistem Pilkada Diubah, Menkum Klaim Masyarakat Sambut Positif

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/11/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan perubahan sistem pilkada lewat pemilihan langsung dikembalikan pemilihan oleh DPRD seperti era Orde Baru (Orba).

Supratman menilai bahwa wacana itu merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Ia pun menjelaskan alasannya.

"Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu, kan, diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu, kan, tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Selain itu, Supratman juga menyoroti efisiensi di pilkada hingga aspek kerawanan.

Politikus Gerindra yang pernah menjadi Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan bahwa usulan tersebut sudah lama dibicarakan oleh partai politik, bukan hanya baru-baru ini saja.

"Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa," lanjutnya.

Saat ditanyai mengenai kemunduran demokrasi jika dikembalikan kepada sistem yang lama, Supratman menuturkan bahwa hal itu tergantung bagaimana kebutuhan negara.

"Soal mundur dan tidaknya [demokrasi] kan tergantung kepada kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa kalau pilkada yang, kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya," jawab Supratman.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam peringatan puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Pernyataan Prabowo

Sebelumnya Prabowo menyoroti biaya politik dalam pilkada yang sangat besar. Ia mengajukan adanya perubahan dalam sistem pemilu agar efisien dan tidak mahal.

Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam sambutannya di acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12).

"Saya sangat tertarik pemikiran Ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketum Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) memberikan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto (kiri) usai menyampaikan pidato dalam peringatan puncak HUT ke-60 partai yang ia pimpin di Sentul, kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

"Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. betul?" tanya Prabowo dijawab setuju oleh hadirin.

Prabowo kemudian menyinggung kembali soal usulan perbaikan sistem parpol. Di momen HUT ke-60 Golkar ini, kata Prabowo, harus turut menjadi momen untuk memikirkan perbaikan sistem politik.

Petugas Satpol PP membongkar alat peraga kampanye Pilkada 2024 di Banda Aceh, Aceh, Minggu (24/11/2024). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO

"Ketum Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol. Apalagi ada Mbak Puan (PDIP) kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini, berapa puluhan triliun habis dalam satu dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," ucapnya.

"Iya kan? saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD sekali milih ya udah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," ucapnya.