Prabowo Setuju Dana Saksi dari APBN: Agar Sistem Politik Tak Mahal

Prabowo Subianto mengunjungi Kiyai Abdul Rasyid Abdullah Syafi'ie di Sukabumi. (Foto: Dok. Tim Prabowo Subianto)

Komisi II DPR RI menggulirkan wacana mengenai dana saksi pada Pemilu Serentak 2019 dibiayai APBN. Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengaku setuju dengan usulan tersebut.

"Saya setuju, kita harus bikin sistem politik di Indonesia tidak mahal," kata Prabowo Subianto di acara Deklarasi Gerakan Emak-emak dan Anak-anak minum susu di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10).

Prabowo mengaku telah melakukan studi terkait biaya mencalonkan diri sebagai anggota parlemen di beberapa negara Eropa. Menurut dia, di Inggris saja, untuk maju menjadi anggota parlemen hanya membutuhkan dana 100 hingga 200 poundsterling.

"200 pound itu berapa? Rp 4 juta. Jadi anggota parlemen. Siaran TV untuk calon dianggap public service, itu tidak boleh dikutip uang," ujar Prabowo.

Selain itu, kata Prabowo, calon yang bertanding juga tak harus membayar alat peraga seperti baliho. Dengan demikian, lanjut Prabowo, calon-calon yang maju pemilu bukan dilihat dari yang punya atau tidaknya uang tetapi kapabilitas.

"Jadi calon-calon bukan karena punya duit itu maju. Tapi calon itu yang paling capable, disukai rakyat, paling mampu, itu bisa muncul," ujar Prabowo.

"Jadi setiap usaha untuk mengurangi ongkos politik saya setuju. Ini mengurangi korupsi itu ini juga. Jadi saya sangat mendukung," tambah Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa saat ini perlu untuk dicari cara-cara mengurangi biaya politik. Namun, cara yang nantinya dipilih tidak boleh memberatkan anggaran negara.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana dulu kepala daerah dipilih oleh parlemen. Menurut dia, cara seperti ini lebih hemat secara anggaran.

"Kalau Inget dulu kami mendukung pemilihan kepala desa tidak langsung. Jadi rakyat milih sekali, milih anggota DPRD, DPR sekali. Begitu dia terpilih, bersidang di DPR. DPR memilih gubernur, DPR milih Bupati. Itu namanya demokrasi perwakilan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan dan perwakilan," ujar Prabowo.

"Jadi enggak ada duit keluar. Jadi enggak ada, kapitalis-kapitalis itu bisa menentukan siapa jadi bupati, siapa jadi gubernur. Ini sekarang masalahnya begitu," pungkas Prabowo.