Pramono Anung: Warga Rusun Harus Tertib, Jangan Pindah-Pindah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melambaikan tangan usai meninjau sistem pengolahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbicara soal beragam permasalahan rumah susun (rusun). Mulai dari tak tertibnya warga membayara kewajiban, hingga banyaknya warga yang sering pindah tapi kembali jika menghadapi masalah di lapangan.

“Soal rumah susun ini jadi persoalan tersendiri. Banyak rumah susun yang, mohon maaf, tidak membayar secara baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada persoalan di lapangan, mereka kembali ke rumah susun. Begitu lapangannya sudah tidak masalah, kembali ke lapangan lagi. Nah, yang seperti-seperti ini kita tertibkan,” kata Pramono dalam open house di rumah dinasnya di Jakarta, Senin (31/3).

Pramono menjelaskan, warga yang menempati rusun umumnya diberikan keistimewaan, karena mereka merupakan warga yang direlokasi. Namun, menurutnya, banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik.

“Mohon maaf, harusnya privilege itu dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Pramono menjelaskan Pemprov DKI telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rusun dengan harga di bawah Rp 650 juta.

Ia berharap kebijakan ini dapat meringankan beban warga, tetapi tetap digunakan dengan bijak.

“Kemarin saya sudah mengeluarkan Pergub, yang di bawah Rp 650 juta, untuk rumah susun, ya. Mereka kita bebaskan sepenuhnya, enggak perlu bayar PBB. Nah, saya takutnya sudah enggak bayar PBB, bisa ditempatin, akhirnya juga kita kasih kartu air sehat. Mereka seperti dapat banyak kemudahan,” jelasnya.

Namun, ia juga khawatir rusun yang telah diberi banyak keringanan justru dihuni oleh orang-orang baru, bukan warga yang seharusnya mendapat fasilitas tersebut.

“Yang saya khawatir, kalau bukan mereka yang tinggal. Tetapi warga baru yang tinggal, dan itu terjadi di mana-mana,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa warga juga harus mempertimbangkan jarak rusun dengan tempat kerjanya.

“Tetapi yang paling penting, jangan warga yang biasa kerja dari tempat pekerjaan itu jauh dari rumah susunnya. Ini yang menjadi problem. Keluarganya dibawa, dia sendiri tetap masih kerja di situ. Nah, ini yang jadi problem,” tutupnya.

Sementara itu, Terkait program normalisasi Ciliwung, Pramono menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah rusun untuk warga terdampak, termasuk di Jagakarsa. Ia berencana meresmikan rusun tersebut setelah Lebaran.

“Maka, dalam konteks pembebasan Ciliwung ini, kami sudah menyiapkan beberapa rumah susun termasuk yang di Jagakarsa. Mungkin setelah Lebaran saya akan resmikan. Apakah itu akan diberikan tempat untuk penampungan rumah susun bagi warga, akan kita pikirkan,” tutup Pramono.