Presiden Iran Telepon Putin Sebut Tindakan AS Agresif

Presiden Iran Hassan Rouhani. (Foto: Reuters/Lucas Jackson)

Saat Suriah sedang bergejolak akibat senjata kimia dan serangan rudal Amerika Serikat, Presiden Iran Hassan Rouhani menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sambungan telepon tersebut, Rouhani menyebut tindakan AS sangat agresif.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Istana Kepresidenan Rusia, Kremlin, disebutkan kedua pemimpin meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap senjata kimia di Idlib, Suriah. Kedua pemimpin bersekutu tersebut juga menyatakan akan meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme.

"Kedua pemimpin menyerukan agar insiden yang melibatkan senjata kimia di Idlib, Suriah, diselidiki," kata Kremlin dalam pernyataan tertulisnya dikutip dari Reuters, Minggu (9/4).

"Mereka (Putin-Rouhani) sepakat untuk memperdalam kerja sama untuk memerangi aksi terorisme," lanjutnya.

Baca juga: Menlu AS: Tak Ada Alasan Rusia Balas Serangan AS di Suriah

Vladimir Putin (Foto: Reuters/Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin)

Baca juga: Rusia Kritik Menlu Inggris yang Batal ke Moskow karena Suriah

Panggilan telepon ini terjadi atas inisiatif Presiden Rouhani. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson usai AS menyerang Suriah.

Dalam pembicaraan, Lavrov mengatakan bahwa serangan tersebut bisa menimbulkan ancaman tambahan bagi keamanan global.

Kapal perang AS melepaskan rudal. (Foto: Reuters/AS)

Baca juga: Menhan Inggris: Senjata Kimia di Suriah Tanggung Jawab Rusia

Lavrov kepada Tillerson menyebut bahwa penggunaan senjata kimia di Suriah tak sesuai kenyataan. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari Reuters, Minggu (9/4).

"Serangan terhadap sebuah negara yang pemerintahannya sedang berkelahi melawan teroris hanya menguntungkan kelompok ekstremis," kata Lavrov.

"(Serangan) menciptakan ancaman tambahan untuk keamanan regional dan global. Bahwa militer Suriah menggunakan senjata kimia di Provinsi Idlib pada 4 Maret tak sesuai kenyataan," lanjut dia.