Presiden Siprus Tersandung Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Oligarki Rusia

Presiden Siprus Nicos Anastasiades berpidato di Sidang Umum PBB ke-77 di markas besar PBB di New York City, New York, AS, 23 September 2022. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Presiden Siprus, Nicos Anastasiades, menyerukan penyelidikan independen atas tuduhan korupsi yang dilayangkan oleh mantan ajudannya sendiri. Anastasiades dituding menjalankan pemerintahan yang korup di bawah pengaruh oligarki Rusia.

Anastasiades pada Selasa (29/11) telah meminta pengawas anti-korupsi yang baru dibentuk untuk menjadikan penyelidikan tudingan kasus korupsi yang menimpanya itu sebagai prioritas.

Hal ini lantaran mantan ajudannya, Makarios Drousiotis, menerbitkan tiga buku berisi catatan penyelewengan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh mantan atasannya tersebut.

Ini merupakan pertama kalinya bagi pria berusia 76 tahun itu secara langsung menanggapi tuduhan yang dibuat tentang dirinya dalam ketiga buku yang ditulis Drousiotis.

“Tidak mungkin membuat tuduhan tentang presiden yang terlibat dalam tindakan korupsi atau bahkan dalam tindakan kriminal dan tetap acuh tak acuh,” tutur Anastasiades, seperti dikutip dari The New Arab.

Kota Nikosia yang berada di dua negara yaitu Siprus dan Turki Foto: Shutter Stock

Sebelumnya, Anastasiades sempat membantah tuduhan korupsi atau kesalahan dalam pemerintahannya. Tetapi, ia mengakui adanya kekurangan dalam skema Cyprus Citizenship by Investment yang sempat diterapkan di negara itu beberapa tahun terakhir.

Skema itu mengizinkan warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan Siprus dengan melakukan investasi atau membeli properti di negara anggota Uni Eropa itu dengan harga minimum EUR 2 juta (Rp 33 miliar) belum termasuk PPN.

Kebijakan ini bisa berupa pembelian properti tunggal atau beberapa properti secara bersamaan, yang penting berjumlah total EUR 2 juta.

Skema yang merupakan salah satu tipe Golden Visa itu terbukti populer di kalangan investor asal Rusia dan Asia — terlebih Siprus mengizinkan kewarganegaraan ganda serta proses pemberian kewarganegaraan ini hanya memakan waktu enam bulan.

Tetapi, spekulasi terkait kasus korupsi telah membayangi pemerintahan sayap kanan Anastasiades yang sejak pada November 2020 didesak untuk mengakhiri skema Cyprus Citizenship by Investment.

Sebab, menurut para kritikus, skema ini justru menguntungkan para penipu dan buronan kriminal asing yang mencuci uangnya di Siprus.

Ilustrasi Visa Schengen Foto: Shutter Stock

Lebih lanjut, Drousiotis sendiri adalah seorang peneliti investigasi dan jurnalis — ia bekerja untuk Anastasiades usai pemilu pada Februari 2013 dan memutuskan berhenti di akhir 2014.

Sementara ketiga buku yang ia terbitkan terkait kasus korupsi Anastasiades, diambil dari catatan Drousiotis yang disimpan dalam sebuah jurnal. Ketiga buku tersebut diterbitkan pada Desember 2020 hingga September 2022.

Desakan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi Anastasiades dalam ketiga buku tersebut juga didukung oleh tokoh sayap kiri Andreas Mavroyiannis pada pekan lalu. Ia mencalonkan diri pada pemilu Februari 2023 mendatang.

Sementara itu, Anastasiades naik ke tampuk kekuasaan pada 2013 akibat ketidakpuasan publik atas kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah sayap kiri sebelumnya dan mendorong negara kepulauan itu berada di ambang kehancuran ekonomi.

Masa jabatan lima tahun periode kedua Anastasiades akan berakhir tahun depan dan ia mengatakan tidak berniat untuk mencalonkan diri lagi di pemilu.