Profil Anggara Wicitra: Keras Tolak Formula E, Kini Keluar dari PSI

Anggara Wicitra Sastroamidjojo (paling kiri). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sejumlah anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mundur. Kini, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mundur.

Anggara mundur bersama dengan Idris Ahmad.

Belum diketahui alasan Anggara mundur dari PSI. Kabar mundur ini disampaikan Ketua DPP PSI Furqan AMC dan Ketua DPW PSI DKI Elva Farhi Qolbina.

"Berdasarkan perundang-undangan, karena Anggara dan Idris mencabut keanggotaannya dari PSI, maka secara otomatis akan kehilangan haknya sebagai legislator mewakili Partai Solidaritas Indonesia," kata Elva.

Lalu, siapa sosok Anggara yang kini memilih keluar dari PSI?

Anggara Wicitra. Foto: ANTARAFOTO/HO/DPRD JAKARTA

Dikutip dari situs resmi PSI, Anggara merupakan pengusaha muda yang memiliki passion terhadap olahraga, seni, dan teknologi. Pria kelahiran Jakarta, 16 Mei 1989, itu sempat menjadi Ketua DPD PSI Jakarta Selatan.

Saat pemilu 2009, Anggara maju jadi caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI di Dapil 7 (Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan).

Dia akhirnya terpilih dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Anggara yang juga cucu mantan perdana menteri Ali Sastroamidjojo ini juga mendirikan Yayasan Garuda Sakti Perkasa yang berfokus terhadap pengembangan dan pembinaan olahraga untuk anak usia dini.

Dia juga sedang mengembangkan beberapa perusahaan rintisan untuk menjawab beberapa permasalahan sosial di bidang lingkungan.

Keras Menolak Formula E

Anggara Wicitra. Foto: DPW PSI

Anggara merupakan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI yang keras menolak gelaran Formula E. Dia beberapa kali melontarkan kritik terutama soal penggunaan anggaran.

“Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar,” ujar Anggara, Rabu (29/9).

Lanjutnya, Anggara menuturkan harusnya Pemprov DKI membayar commitment fee, biaya pelaksanaan dan bank garansi senilai total Rp 1,13 triliun per tahunnya.

“Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp 1,13 triliun per tahun,” ungkap Anggara.

Oleh karena itu, Anggara merasa ada yang janggal dalam dokumen yang dipublikasikan oleh Diskominfotik DKI Jakarta terkait anggaran APBD DKI untuk penyelenggaraan Formula E 2022.

“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” pungkasnya.

kumparan masih mencoba mengkonfirmasi ke Anggara alasan dia mundur dari PSI, namun belum ada jawaban, termasuk soal karier politik dia ke depannya.