Profil Saiful Rahmat Dasuki: Kader GP Ansor yang Jadi Wamenag

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki saat menyerahkan dokumen pengajuan bakal caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: KPU DKI

Presiden Jokowi baru saja melantik satu menteri dan lima wakil menteri baru di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7) pukul 09.00 WIB.

Dari deretan tokoh tersebut, salah satu yang dilantik adalah Saiful Rahmat Dasuki (51). Ia dilantik menjadi wakil menteri agama menggantikan Zainut Tauhid.

Saiful sebelumnya merupakan kader PPP. Sebelum aktif di PPP, Saiful adalah Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta periode 2012-2016 dan 2020-2022.

Setelah itu, pada Mei 2021 silam, pria yang akrab disapa Gus Saiful ini terpilih menjadi Ketua DPW PPP Jakarta. PPP juga merupakan partai yang menaungi wakil menteri agama sebelumnya, Zainut Tauhid.

Tak banyak yang diketahui dari sosok Saiful. Akun Instagram Saiful yang ditag ansor.jakarta, tidak aktif setelah posting tahun 2017.

Usai dilantik, Saiful mengaku ia sudah mendapatkan arahan dari Jokowi untuk memenuhi tupoksi yang diberikan. Termasuk membantu menteri menyukseskan program-program unggulan di waktu jabatan yang tinggi 1,5 tahun ini.

"[Harapannya bisa] mengikuti tupoksi yang sudah ada saja, dan melakukan apa yang sudah beliau [Zainut Tauhid] lakukan. Tentu searah dengan apa yang diinginkan Pak Menteri, arahan Pak Menteri dan Presiden," ungkap Saiful.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono, menjelaskan pergantian jabatan adalah al yang wajar terjadi. Apalagi mengganti jajaran di kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Enggak ada copot mencopot ya. Jadi kalau dalam jabatan, rolling itu sudah menjadi keniscayaan dalam hidup ini. Semua enggak ada yang abadi ya, saya sendiri juga mengalami itu," ucap Mardiono.

Mardiono menjelaskan, sebenarnya PPP punya banyak kader yang potensial. Namun siapa yang bakal dipilih, itu adalah keputusan Jokowi sepenuhnya.

"PPP punya kader banyak, ya tentu kewenangan terakhir ada pada Bapak Presiden karena itu memang hak prerogatif Bapak Presiden," pungkasnya.