Projo Sebut Ada Motif Politis soal Desakan Mundur Budi Arie dari Menkominfo

Konferensi pers pengurus DPP Projo di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6). Foto: Zamachsyari/kumparan

Relawan Pro Jokowi (Projo) menanggapi terkait munculnya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul buntut adanya kasus peretasan server Pusat Data Nasional (PDN).

Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menilai desakan mundur itu sengaja dibuat oleh pihak yang berseberangan secara politik pada Pilpres 2024. Oleh sebabnya, Projo menilai desakan itu hanya bagian dari residu politik.

"Ya saya tidak menyebut 1 atau 2 nama, tapi dari monitoring yang dilakukan oleh tim, itu adalah justru tokoh-tokoh yang kita identifikasi adalah mereka mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," kata Handoko saat dihubungi, Minggu (30/6).

Handoko mengatakan, dorongan Budi Arie untuk mundur itu juga merupakan upaya politik jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Sebab pada Pilpres 2024 lalu, Projo merupakan pendukung Prabowo.

"Seperti kita tahu Pilpres ini belum benar-benar usai, pilpres ini calonnya belum dilantik, masih tiga bulan lebih. Artinya tentu upaya-upaya politik yang terkait dengan proses itu sangat mungkin dilakukan," ucap dia.

Handoko menduga ada pihak yang coba menunggangi kasus peretasan PDN untuk mengkritik habis pemerintah, bahkan sampai mendesak Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo.

"Sehingga ketika muncul sebuah isu besar seperti judol ataupun ransomware kemarin itu menjadi media untuk melakukan serangan terhadap pemerintah terutama pak Jokowi, terutama lagi Menkominfo Budi Arie yang memang secara politik kemarin Projo berada di garis depan urusan Pilpres 2024," tandas dia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers persiapan World Water Forum ke-10 di BNDCC 2, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

15 Ribu Masyarakat Desak Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Desakan masyarakat untuk Menkominfo Budi Arie mundur dari jabatannya karena dianggap gagal memastikan keamanan data terus bergulir. Hal ini buntut dari server Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas ransomware dalam waktu yang lama.

Dilihat per Minggu (30/6) pukul 13.27 WIB, petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) sudah ditandatangani 15.024 orang dari target 25.000. Petisi ini mulai digagas pada 26 Juni 2024.

Petisi itu termuat dalam laman change.org. Dalam gambar laman itu, terdapat foto Budi Arie dan diberi kartu merah.

"Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini. Selain itu, Kominfo dan BSSN juga harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan. Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" bunyi keterangan dalam laman change.org.