Respons atas Proposal Perdamaian Prabowo: Ditolak Ukraina, Disambut Baik Rusia

Pejuang kelompok tentara bayaran Wagner mengibarkan bendera Rusia di atas sebuah bangunan yang hancur selama konflik Rusia-Ukraina. Foto: Concord/Handout via REUTERS

Rusia bereaksi proposal perdamaian dari pemerintah Indonesia atas penyelesaian konflik dengan negara tetangganya, Ukraina.

Usulan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat berbicara di salah satu forum keamanan tingkat tinggi yang digelar di Singapura.

Pihak Moskow mengaku belum menerima secara resmi proposal tersebut, tetapi telah membaca laporan di media perihal ini.

Dikutip dari TASS, tanggapan Moskow atas usulan damai dari pemerintah Indonesia disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, pada Senin (5/6).

“Kami menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh semua negara yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik ini secara damai,” ujar Rudenko.

Infografik Usulan Perdamaian Ukraina-Rusia dari Prabowo. Foto: kumparan

Prabowo telah mengajukan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia saat menghadiri konferensi internasional Shangri-La Dialogue di Singapura, pada Sabtu (3/6) akhir pekan lalu.

Kala itu, Prabowo menjabarkan sejumlah poin penting dari proposal perdamaian tersebut.

Contohnya seperti gencatan senjata, membangun zona demiliterisasi mundur sejauh 15 km dari posisi terdepan masing-masing pihak, dan menyelenggarakan referendum baru di beberapa wilayah yang diperebutkan untuk memungkinkan warga di sana menentukan nasibnya sendiri.

Menhan RI Prabowo Subianto dalam acara diskusi panel forum IISS Shangri-La Dialogue 2022, dengan tajuk "Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar," Singapura, Sabtu (11/6). Foto: Kemhan RI

Adapun soal zona demiliterisasi ini, sambung Prabowo, harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Dia juga menambahkan, referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah yang disengketakan.

Prabowo juga mengusulkan agar penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina dapat turut menjadi agenda pembahasan dalam Shangri-La Dialogue kali ini.

“Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian,” ujar Prabowo.

Respons Ukraina

Pada gilirannya, Kiev menolak proposal perdamaian Indonesia secara terbuka. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, berpendapat bahwa usulan tersebut merupakan rencana ‘aneh’ dan cenderung berpihak pada Rusia.

“Kedengarannya [proposal ini] seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami [dengan] rencana aneh ini,” kata Rezkinov seperti dikutip dari media Ukraina, Ukrinform, Minggu (4/6).

Ukraina menegaskan kembali tuntutannya agar seluruh pasukan Rusia ditarik dari seluruh wilayah yang diklaim berada di bawah kedaulatannya.

Pihaknya mengacu pada referendum ilegal yang dilakukan di empat provinsi yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun lalu, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Kehancuran di kota garis depan Bakhmut, di tengah serangan Rusia di Ukraina, di wilayah Donetsk, Ukraina. Foto: Angkatan Bersenjata Ukraina/via REUTES

Pemerintah Kiev menganggap referendum itu sebagai ‘pemalsuan’ dan ‘tidak sah’. Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak proposal perdamaian Indonesia, lantaran dianggap lebih menguntungkan Rusia.

“Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari Ukraina akan memungkinkan Rusia untuk mengulur waktu, menguatkan kembali, membentengi wilayah-wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk gelombang agresi baru,” kata Nikolenko.

Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersikeras bahwa satu-satunya cara yang dapat diterima menuju penyelesaian konflik adalah apa yang sudah tercantum dalam 10 poin formula perdamaian.

Peace formula ini bermuara pada Moskow yang harus mengakui kekalahannya, membayar ganti rugi, dan komunitas internasional berhak menawarkan program bantuan yang menguntungkan bagi Ukraina.

Kiev juga beberapa waktu lalu telah mengumumkan penolakan untuk melakukan pembicaraan apa pun dengan Moskow — selama Vladimir Putin masih menjadi presiden.