Respons Pramono Anung soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menunjukkan surat suara saat akan memberikan hak suaranya di TPS 046 di di daerah Cipete Selatan, Rabu (27/11/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo merespons terkait adanya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD bukan lagi dipilih langsung oleh rakyatnya.

Ia menuturkan bahwa dirinya belum dilantik sebagai gubernur Jakarta. Sehingga tidak ingin berwacana terkait hal itu.

"Dilantik aja belum. Dilantik aja belum sehingga tidak perlu berwacana apa pun," kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq di kediaman pribadinya di Jl. H. Nawi II, Gandaria Selatan, Sabtu (14/12).

Adapun usulan tersebut mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan.

"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.

Dalam acara yang sama, Prabowo pun menyambut usulan itu. Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo dalam pidatonya.